Ke Batang, Gibran Cek Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Batang, Jawa Tengah, untuk meninjau penanganan korban dugaan keracunan makanan usai layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang.

Ia juga mendorong percepatan investigasi serta penguatan pengawasan.

Sebelumnya, dalam sehari, jumlah warga yang diduga mengalami keracunan dilaporkan melonjak menjadi 276 orang.

Makanan berasal dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari melayani sekitar 2.700 penerima manfaat.

"Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat," kata Gibran dalam keterangannya, Senin (28/6/2026).

Gibran meminta seluruh pasien yang masih dirawat mendapatkan layanan hingga pulih. Adapun korban yang sudah pulang namun kembali mengalami keluhan tetap harus memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.

Pemerintah, kata dia, menjamin biaya pengobatan tidak membebani keluarga, sehingga mekanisme pembiayaan perlu dipastikan berjalan di semua fasilitas kesehatan yang menangani korban.

Terkait penyebab, proses pemeriksaan masih berlangsung. "Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama," jelas dia.

Gibran Rakabuming Dorong Evaluasi Keamanan Pangan

Selain meminta investigasi dipercepat, Gibran menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, terutama aspek keamanan pangan. Ia menyoroti standar higiene, waktu pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.

Evaluasi disebutnya harus menghasilkan perbaikan konkret atas setiap temuan. Ia juga menegaskan tujuan program prioritas tetap pada manfaat besar bagi masyarakat dengan menjaga kualitas serta keamanan makanan.

"Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas," tuturnya.

Gibran berharap hasil investigasi dan evaluasi menjadi dasar penguatan pengawasan keamanan pangan, sehingga pelaksanaan program dapat terus berjalan dengan kualitas yang terjaga.

BGN Ungkap Pelanggaran SOP di Dapur SPPG Bawang

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kabupaten Batang menyampaikan temuan awal terkait kasus keracunan massal setelah menyantap MBG di Kecamatan Bawang. Dari hasil investigasi awal dan pengecekan CCTV, ada pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pada proses pengolahan di dapur SPPG Bawang.

Makanan MBG diketahui diolah lebih awal dari ketentuan, yakni mulai sekitar pukul 19.30 WIB pada malam sebelumnya. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang BGN, Hadirya, menilai jeda yang terlalu panjang antara pengolahan hingga distribusi merupakan pelanggaran serius yang berpotensi membuat makanan membusuk atau terkontaminasi sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

"Ini merupakan hal yang fatal, karena sesuai SOP, pengolahan makanan seharusnya baru dilakukan setelah pukul 02.00 dini hari," tandas Hadirya saat memberikan keterangan usai meninjau dapur SPPG Bawang, Jumat (25/9/2026).

Selain waktu pengolahan yang tidak sesuai SOP, BGN dan Pemkab Batang juga menemukan kelemahan fisik pada bangunan dapur, seperti sekat dinding yang belum solid. Sistem pengelolaan limbah dan sanitasi di fasilitas tersebut juga dinilai belum memenuhi persyaratan teknis.

Kasus yang dikategorikan sebagai suspek berat ini mendorong BGN menutup sementara operasional SPPG Bawang yang dikelola Yayasan Bela Batang Berkah selama 30 hari. "Apabila dalam evaluasi lanjutan tingkat pusat ditemukan unsur-unsur pelanggaran berat, tidak menutup kemungkinan SPPG Bawang ini akan dikenakan sanksi pemberhentian operasional secara permanen," tegas Hadirya.