Bukan Cuma Kendaraan, Pramono Ungkap Biang Polusi Udara Jakarta Makin Parah

Pramono menyinggung keberadaan industri di kawasan aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan.

Winda Nelfira
Oleh Winda Nelfira - Reporter
Bukan Cuma Kendaraan, Pramono Ungkap Biang Polusi Udara Jakarta Makin Parah
<p>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah tegas aparat kepolisian dalam menyikapi ancaman bom yang diterima pihak sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara. (Liputan6.com/Winda Nelfira)</p>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti sumber polusi udara yang tidak hanya berasal dari aktivitas transportasi di Ibu Kota. Dia menilai industri di kawasan aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan batu bara turut berkontribusi terhadap tingginya emisi.

Pramono mencontohkan kawasan Suralaya, yang menjadi salah satu kawasan industri dan pembangkit listrik berbasis batu bara di Banten. Menurutnya, aktivitas industri di wilayah penyangga Jakarta perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian polusi udara.

“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara,” kata Pramono usai hadir dalam acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Pramono mengatakan berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi emisi di dalam Jakarta tidak akan sepenuhnya efektif apabila wilayah sekitar masih memperbolehkan penggunaan pembangkit atau bahan bakar berbasis batu bara.

Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas wilayah agar kebijakan pengendalian polusi tidak hanya berfokus pada Jakarta, tetapi juga mencakup kawasan aglomerasi.

“Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Butuh Koordinasi Lintas Wilayah

Pramono menilai bahwa penanganan polusi udara Jakarta membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Sebab, sumber emisi tidak seluruhnya berada di dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

Dia mencontohkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemprov DKI, mulai dari elektrifikasi transportasi publik hingga mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Jakarta saat ini, kata dia, memiliki sekitar 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 10.000 bus listrik pada 2030.

Selain bus listrik, Pemprov DKI juga berencana mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen dan hibrida.

“Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum,” kata Pramono.

“Menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,” tandasnya.

Rekomendasi