AHY Mengungkap Pertanahan Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman

Pertanahan menjadi isu yang paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman RI. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menerima kunjungan perwakilan Ombudsman RI di kantornya.

Pertemuan tersebut membahas pengawasan pelayanan publik pada kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam pemetaan aduan, urusan agraria dan pertanahan menempati porsi terbesar.

"Tadi kita petakan paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan. Karena memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan atau agraria tersebut, termasuk tata ruang wilayah," ujar AHY usai menerima kunjungan perwakilan Ombudsman RI di Kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (19/8/2026).

Aduan Pertanahan Mendominasi Ombudsman

AHY menilai konflik pertanahan kerap berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Ia menyebut pengalaman memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuatnya memahami kompleksitas masalah tersebut.

"Saya tahu persis dulu saya pernah memimpin Kementerian ATR/BPN walau singkat delapan bulan, tetapi memang banyak sekali isu yang harus diselesaikan, kemudian konflik yang terjadi menahun, berlarut-larut melibatkan sejumlah pihak yang pelik," papar AHY.

Ia menegaskan perlunya respons cepat dari jajaran pertanahan di daerah, baik di kantor wilayah tingkat provinsi maupun kantor pertanahan di kabupaten/kota. "Ini juga sering kali menuntut respons yang cepat dan tuntas dari jajaran baik di tingkat provinsi ada kantor-kantor wilayah maupun di tingkat kabupaten, kota ada kantor-kantor pertanahan," sambungnya.

Keselamatan Kereta dan 1.400 Perlintasan Sebidang

Selain pertanahan, pembahasan juga menyentuh sektor transportasi, khususnya keselamatan perkeretaapian. AHY merujuk insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur beberapa bulan lalu sebagai momentum memperbaiki sistem keselamatan.

"Beberapa bulan yang lalu kita semua mengikuti dari dekat kejadian insiden atau kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang ternyata memang menuntut kita semua untuk segera dan secara serius memperbaiki sistem keselamatan kereta api," kata AHY.

Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 1.400 perlintasan sebidang yang terus diupayakan agar lebih aman. Pengamanan dilakukan dengan pembangunan palang otomatis serta pos penjagaan yang beroperasi 24 jam.

"Bisa ada palang yang dibangun dan secara otomatis, walaupun tetap ada pengawasan. Tadi saya mendapat laporan ada pos jaga, ada empat orang setiap dalam 24 jam itu yang selalu mengawaki perlintasan sebidang tersebut. Dan ini banyak ada di mana-mana," papar AHY.

Rehabilitasi Pascabencana dan Penguatan Kolaborasi

Masukan Ombudsman juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, meliputi penanganan jalan, jembatan, perumahan, serta sumber daya air. "Masukan dari Ombudsman penting bagi pemerintah karena laporan masyarakat dapat memberikan gambaran spesifik mengenai persoalan pelayanan di lapangan," terang dia.

AHY mengatakan masukan tersebut akan digunakan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan pelayanan publik di kementerian teknis yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian yang dikoordinasikan antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyebut pertemuan ini merupakan yang pertama dengan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia berharap kolaborasi dapat diperkuat memanfaatkan jaringan perwakilan Ombudsman di seluruh provinsi.

"Harapan kami dari Ombudsman RI ke depannya dapat melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi, karena kelebihan kami adalah memiliki 34 perwakilan Pak Menko, sehingga data informasi kami lengkap terkait berbagai macam hal di bawah kementerian-kementerian di bawah beliau," ucap Rahmadi.

"Yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan pelayanan publik serta mencegah maladministrasi yang ada di bawah kementerian di bawah koordinasi beliau," tutup Rahmadi.