Pertanahan

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Anggota Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan sengketa lahan Serdang Bedagai yang telah berlarut selama lima tahun, khawatir memicu gesekan sosial jika dibiarkan.

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan penyelesaian lahan Kaltim harus berlandaskan kemanusiaan, bukan hanya hukum, di tengah 386 kasus pertanahan yang tercatat.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadikan Reforma Agraria sebagai strategi utama untuk memicu pembangunan daerah. Penguatan hak kepemilikan tanah rakyat diharapkan membawa keadilan dan kesejahteraan di Banyuasin.