Anggota DPR Minta Kajian Mendalam Usulan Pelarangan Vape, Soroti Dampak Ekonomi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyuarakan perlunya kajian yang lebih matang terkait usulan pelarangan rokok elektrik atau vape. Hal ini disampaikan Abdullah sebagai respons terhadap temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai peredaran narkoba melalui vape. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya dampak ekonomi dan sosial yang berpotensi menghantam masyarakat luas jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa pertimbangan yang cermat.

Abdullah menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan matang justru berisiko menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks di tengah masyarakat. Di sisi lain, temuan laboratorium BNN merupakan fakta serius yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif dan berbasis data sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Menurutnya, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan usahanya pada penjualan vape, serta tidak sedikit masyarakat yang menjadi pengguna. Pendekatan yang mengedepankan solusi komprehensif berbasis data akan memastikan pemberantasan narkoba tetap tercapai tanpa mengabaikan dampak terhadap masyarakat luas.

Abdullah menyoroti potensi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan jika pelarangan vape diberlakukan secara terburu-buru. Ribuan UMKM yang bergerak di sektor penjualan dan distribusi vape bisa kehilangan mata pencarian mereka. Selain itu, masyarakat pengguna vape juga akan terkena imbas dari kebijakan tersebut, menciptakan gejolak sosial yang tidak diinginkan.

Ia menambahkan bahwa produk vape yang beredar di pasaran saat ini tidak semuanya menyalahi peraturan yang ada. Abdullah menduga bahwa sampel vape yang disalahgunakan untuk peredaran narkoba adalah produk ilegal yang tidak memiliki pita cukai. Oleh karena itu, fokus penegakan hukum seharusnya diarahkan pada peredaran produk ilegal, bukan pada pelarangan menyeluruh yang berdampak luas.

Jika memang terbukti ada penyalahgunaan sistemik untuk peredaran narkoba melalui vape, Abdullah menyatakan dukungan terhadap pelarangan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus melalui tahapan yang sangat matang, berbasis data, dan tidak dilakukan secara serta-merta. Pendekatan ini akan memastikan bahwa tujuan perlindungan masyarakat tercapai tanpa mencederai ekosistem ekonomi yang sudah ada.

Sebelumnya, Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan terhadap vape beserta cairan atau liquid-nya untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika. Usulan ini muncul setelah BNN menemukan fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape secara masif di Indonesia.

Suyudi Ario Seto mengungkapkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape. Hasil uji tersebut menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan terkait potensi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkoba.

Ia juga memaparkan bahwa beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos, telah lebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan BNN dalam mengusulkan pelarangan serupa di Indonesia.

Peredaran narkoba melalui vape merupakan ancaman nyata yang sangat meresahkan, terutama bagi generasi muda. Namun, Abdullah dari Komisi III DPR RI menyarankan agar pendekatan yang diambil harus berbasis data yang kuat. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan masyarakat tercapai tanpa mengorbankan aspek ekonomi dan sosial yang telah terbentuk.

Kebijakan pelarangan harus diiringi dengan upaya memastikan pemberantasan narkoba melalui media vape tetap berjalan efektif. Hal ini penting agar tidak mengabaikan aspek ekonomi dan sosial yang menjadi tumpuan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang seimbang dan tidak merugikan masyarakat secara luas.

Diskusi mengenai usulan pelarangan vape ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara upaya pemberantasan narkoba dengan perlindungan terhadap sektor ekonomi dan sosial. Kajian mendalam dan komprehensif menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Sumber: AntaraNews