Belajar dari Arab Spring dan Revolusi Eropa Tentang Pentingnya Penataan Kelembagaan di Indonesia

Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa keberhasilan sebuah perubahan besar dalam sejarah tidak ditentukan oleh jatuh atau bangunnya rezim semata, melainkan oleh apa yang dilakukan negara setelah guncangan politik terjadi. Menurutnya, sejarah tidak pernah memberi jawaban siap pakai, tetapi menyediakan pola yang dapat dijadikan pelajaran kebijakan.

Azis membandingkan pengalaman Arab Spring dengan revolusi-revolusi besar di Eropa sebagai cermin untuk membaca kondisi Indonesia hari ini. Ia menilai, Arab Spring kerap dipahami semata sebagai ledakan kemarahan rakyat terhadap otoritarianisme, padahal akar terdalamnya justru terletak pada persoalan ekonomi dan martabat hidup.

"Tindakan tragis Mohamed Bouazizi di Tunisia pada Desember 2010 bukan hanya protes politik, tetapi jeritan warga kecil yang terhimpit birokrasi, kemiskinan, dan absennya negara," kata Azis, Senin (5/1/2026).

Runtuhnya rezim Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mubarak di Mesir sempat melahirkan harapan besar akan perubahan. Namun, harapan tersebut banyak yang tidak terwujud. Di sejumlah negara Arab Spring, pergantian rezim tidak diikuti penataan ulang kelembagaan yang mampu menjawab tuntutan dasar masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kepastian usaha, dan keadilan dalam berhadapan dengan negara. Akibatnya, wajah kekuasaan berubah, tetapi cara kerja negara nyaris tetap sama. Revolusi pun berulang dalam siklus ketidakpuasan yang tidak pernah tuntas.

Kondisi ini, menurut Azis, berbeda dengan revolusi di Eropa, khususnya di Inggris dan Prancis. Revolusi Inggris 1688 dan Revolusi Prancis 1789 memang berangkat dari konflik kekuasaan, tetapi tujuan utamanya bukan sekadar mengganti raja. Kedua revolusi tersebut mengubah struktur kelembagaan secara mendasar untuk menopang agenda ekonomi dan kesejahteraan warga.

Inggris, misalnya, menata ulang relasi negara dan pasar, membangun kepastian hukum, serta memperkuat institusi fiskal yang kemudian membuka jalan bagi Revolusi Industri. Prancis, meski melalui fase turbulen, pada akhirnya membongkar tatanan lama yang menghambat mobilitas ekonomi dan membangun negara modern berbasis kewargaan. Intinya, perubahan politik dikunci oleh perubahan institusi dan orientasi ekonomi.

Pelajaran inilah yang dinilai Azis relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Ia menyoroti langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memperbesar struktur kelembagaan pemerintahan pusat, termasuk penambahan jumlah kementerian dan wakil menteri. Kebijakan tersebut kerap dikritik sebagai pemborosan, namun Azis menilai langkah itu mencerminkan pilihan politik yang sadar untuk memperbesar kapasitas mesin negara.

"Indonesia sedang mengejar percepatan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Target itu tidak mungkin dicapai dengan mesin negara yang berjalan setengah tenaga," ujarnya. Pemerintah, kata dia, memilih strategi akselerasi dengan memperkuat mesin sektoral agar mampu menutup ketertinggalan dan memanfaatkan momentum bonus demografi.

Strategi tersebut dibarengi dengan penataan fiskal yang ketat. Pemerintah pusat membenahi postur APBN dengan menutup kebocoran belanja, memperkuat penerimaan negara melalui penertiban sektor tambang dan kawasan hutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak besar, serta optimalisasi bea dan cukai. Bahkan, transfer ke daerah dipangkas sementara sebagai bagian dari upaya disiplin fiskal, meski kebijakan ini tidak populer.

Di sisi lain, arah investasi ditegaskan pada hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah dan lapangan kerja tidak terus mengalir ke luar negeri. Aset-aset BUMN juga dikonsolidasikan untuk memperkuat daya ungkit ekonomi nasional. Menurut Azis, langkah-langkah ini bertujuan membangun ruang fiskal dan kapasitas kebijakan negara.

Ruang fiskal tersebut kemudian diarahkan pada program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, perlindungan sosial, dan investasi sumber daya manusia. Pembangunan, kata Azis, diupayakan menjadi pengalaman sehari-hari warga, bukan sekadar angka dalam laporan makroekonomi.

Namun demikian, tantangan besar muncul pada level pelaksanaan. Hampir seluruh program strategis dijalankan oleh kementerian dan lembaga pusat, sementara lokus implementasinya berada di daerah. Pemerintah daerah menjadi mesin regional pembangunan nasional. Jika mesin ini tidak selaras dengan pusat, percepatan kebijakan berpotensi terhambat di lapangan.

Karena itu, Azis menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah tidak boleh dipahami semata sebagai efisiensi administrasi atau penghematan anggaran. Kebijakan tersebut harus diposisikan sebagai bagian dari agenda besar perubahan institusional atau revolusi tematis ala Indonesia.

Ia menilai Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri memegang peran penting untuk memastikan struktur dan tata kelola pemerintah daerah mampu berkolaborasi dengan mesin sektoral pusat, khususnya dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dan program-program yang langsung menyentuh masyarakat.

Penataan kelembagaan daerah

Penataan kelembagaan daerah, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara seragam dan kaku. Standar nasional tetap diperlukan, tetapi ruang adaptasi daerah harus dijaga mengingat perbedaan karakter sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, SOP perlu disepakati bersama, bukan dipaksakan secara sepihak.

Lebih jauh, Azis menekankan bahwa orientasi utama penataan kelembagaan haruslah pelayanan publik. Birokrasi yang sederhana, pasti, dan mudah diakses bukan hanya soal kenyamanan warga, tetapi menyangkut legitimasi negara. Ketika pelayanan berbelit, ketidakpercayaan tumbuh. Sebaliknya, pelayanan yang adil dan sederhana menjadi modal sosial pembangunan.

Jebakan kelembagaan ekstraktif

Ia juga mengingatkan agar Indonesia mewaspadai jebakan kelembagaan ekstraktif, yakni struktur yang tampak kuat dan cepat, tetapi hanya melayani kepentingan sempit dan menggerus partisipasi publik. Sejarah menunjukkan, kelembagaan semacam ini rapuh dalam jangka panjang. Pilihan yang lebih berkelanjutan adalah membangun kelembagaan yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan mayoritas warga.

"Tujuan akhir penataan kelembagaan bukan sekadar membuat birokrasi terlihat modern dan efisien, tetapi memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat," tulis Azis. Menurutnya, dengan belajar dari sejarah, Indonesia dapat menghindari siklus kegagalan seperti Arab Spring dan mengambil esensi revolusi Eropa untuk menempuh jalannya sendiri menuju negara maju yang stabil dan berkeadilan.