Imigrasi Aceh Deportasi 3 WNA Malaysia, Ternyata Ini Pelanggaran Izin Tinggalnya

Kantor Imigrasi Kelas II Sabang, Aceh, baru-baru ini mengambil langkah tegas terhadap tiga warga negara Malaysia. Mereka adalah CTY, LZX, dan WPH, yang terpaksa dideportasi karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal mereka di Indonesia. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian di wilayah Aceh, menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kedaulatan hukum negara.

Ketiga WNA Malaysia tersebut dipulangkan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar pada Sabtu, 30 Agustus, sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka diterbangkan menggunakan maskapai Air Asia menuju negara asalnya. Keputusan deportasi ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sabang, Muchsin Miralza, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut Muchsin Miralza, para WNA ini berada di wilayah Indonesia dan terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki. Awalnya, mereka masuk dengan izin kunjungan bebas visa untuk tujuan wisata dan sosial budaya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas yang berbeda dari peruntukan izin tersebut, memicu tindakan tegas dari pihak berwenang.

Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Berujung Deportasi

Kasus deportasi WNA Malaysia ini menjadi sorotan karena adanya penyalahgunaan izin tinggal yang jelas. Muchsin Miralza menjelaskan bahwa ketiga WNA tersebut masuk ke Indonesia dengan fasilitas bebas visa kunjungan. Fasilitas ini seharusnya digunakan untuk kegiatan pariwisata atau sosial budaya, bukan untuk bekerja atau melakukan aktivitas komersial yang membutuhkan izin khusus. Pelanggaran ini merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan keimigrasian Indonesia.

Meskipun memiliki izin kunjungan bebas visa, para WNA Malaysia ini justru kedapatan melakukan aktivitas sebagai instruktur selam di wilayah Sabang. Profesi sebagai instruktur selam, apalagi yang bersifat komersial, memerlukan izin kerja dan izin tinggal yang berbeda dari visa kunjungan biasa. Aktivitas ini secara tegas melanggar ketentuan izin tinggal yang mereka miliki, sehingga memicu tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi.

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahgunaan izin tinggal seperti yang dilakukan oleh ketiga WNA Malaysia ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindakan tegas seperti deportasi merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut, sekaligus menjadi peringatan bagi WNA lainnya.

Sinergi Pengawasan WNA dan Peran Tim PORA

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Ibnu Riadi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan. Kolaborasi erat dengan instansi terkait dalam Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) menjadi kunci utama dalam upaya ini. Tim PORA bertugas untuk memantau keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sinergi antara Imigrasi dan anggota Tim PORA Kota Sabang sangat penting untuk memastikan pengawasan yang profesional dan manusiawi. Namun, di sisi lain, kolaborasi ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum secara tegas demi menjaga kepentingan nasional. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum atau aktivitas yang dapat merugikan negara, termasuk penyalahgunaan izin tinggal.

Kasus deportasi WNA Malaysia ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap orang asing bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas instansi. Dengan adanya koordinasi yang solid antara Imigrasi, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan pengawasan terhadap warga negara asing dapat berjalan lebih efektif. Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh warga negara.

Sumber: AntaraNews