Tak Hanya Nikel, KPK Dalami Dugaan Manipulasi Dokumen Ekspor 4 Komoditas Ini

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, lembaganya tidak hanya memantau penyelundupan ore nikel dari Indonesia ke Cina. Melainkan juga ekspor batu bara, timah, BBM dan emas.

“Kita sebenarnya memang sedang memonitor transaksi ekspor impor di 5 komoditas. Yakni batu bara, nikel, timah, BBM dan emas," ungkap Ghufron saat ditemui merdeka.com di Jember, Jawa Timur, Minggu (2/7).

Pola yang ditengarai KPK adalah adanya permainan atau manipulasi dokumen dari komoditas ekspor atau impor. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

"Itu masih penelusuran, kita tengarai ada gap. Intinya, kalau ekspor itu didowngrade biar rendah biayanya," ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) ini.

"Misal impor. Kalau klausulnya kan, bahan mentah itu bea masuknya kan nol, padahal kenyataannya itu bahan jadi. Jadi itu didowngrade (diturunkan mutunya) untuk merendahkan biayanya. Sebaliknya kalau ekspor, selalu volume dan kualitasnya direndahkan supaya royalti dan pajaknya rendah. Itu yang kita tengarai," lanjut Ghufron.

Meski demikian, Ghufron menegaskan hal itu masih berupa kajian atau bahan monitoring. Belum menjadi temuan dalam penyelidikan.

"Tapi semua masih proses monitor, monitor itu pengkajian. Belum menjadi temuan," pungkas Ghufron.

KPK Endus Penyelundupan 5 Ton Ore Nikel ke Cina

Diberitakan sebelumnya, Satgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya penyelundupan ore nikel sebanyak lima ton dari Indonesia ke Cina.

Menurut Dian, lima juta ton ore nikel yang dikirim ke Cina itu terjadi sejak Januari 2020 hingga 2022. Ekspor ilegal itu tercatat dalam situs resmi otoritas penanganan Bea dan Cukai Cina. Dian menyebut, negara asal pengirim hanya menggunakan kode 112, yakni sandi untuk Indonesia.

Permainan ini diindikasikan untuk menyiasati larangan pengeksporan nikel oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diterapkan sejak 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019.