Kesimpulan TGIPF: Pengurus PSSI Harus Tanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan melaporkan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo. Tim ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud mengungkapkan, TGIPF sudah meminta keterangan sejumlah pihak. Mulai dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) hingga panitia pelaksana laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Dalam proses pemeriksaan, pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan laga tersebut saling lempar tanggung jawab dengan berlindung di bawah aturan masing-masing. Sehingga TGIPF menyimpulkan pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang memicu ratusan orang meninggal dunia.

"Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," kata Mahfud dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/10).

Ada sejumlah bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung pengurus PSSI. Pertama, tanggung jawab sesuai aturan resmi. Kedua, tanggung jawab moral dan hukum.

"Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia," ujarnya.

Mahfud menambahkan, TGIPF juga merekomendasikan agar penyelidikan tindak pidana tragedi Kanjuruhan diteruskan. Harapannya, pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam tragedi tersebut ikut bertanggung jawab secara pidana.

"TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri," ucapnya.

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, terjadi pada Sabtu (1/10). Tragedi itu terjadi usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Hingga kini, tercatat ratusan orang meninggal dunia, baik anak-anak maupun dewasa. Terdapat tarusan orang mengalami luka-luka. Bahkan, lima orang masih kritis di salah satu rumah sakit Jawa Timur.