Ini 10 profil Capim KPK, siapa yang akan dipilih?

Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK telah menyerahkan 8 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menjaring dan tes wawancara terbuka dari ratusan nama kandidat yang mendaftar. Kedelapan nama tersebut sudah dibagi menjadi empat bidang yang ada dalam KPK yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi koordinasi monitoring.Dari empat bidang tersebut, masing-masing bidang memiliki dua calon pimpinan KPK. Nantinya, DPR akan melakukan fit and proper test bersama dua calon pimpinan KPK lainnya yang telah melakukan fit and proper test yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Sehingga ada 10 kandidat yang akan memperebutkan empat posisi pucuk pimpinan di lembaga antirasuah.Berikut 10 profil calon pimpinan KPK yang dihimpun oleh merdeka.com dari berbagai sumber, Rabu (2/9):Saut SitumorangSeorang staf ahli yang sudah 20 tahun bekerja untuk Badan Intelijen Negara (BIN) Thony Saut Situmorang berhasil lolos dan ditetapkan sebagai calon Komisioner KPK bidang Pencegahan. Thony saat ini masih tercatat sebagai dosen S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia (UI).Ternyata, tak hanya sekali ini saja dia mencoba peruntungan sebagai pimpinan KPK. Pada tahun 2007 dan 2010 dia ternyata pernah ikut seleksi, namun di dua kesempatan itu dia tidak terpilih, sehingga kembali memutuskan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2015 ini.Saut juga diketahui menjabat sebagai Direktur PT Indonesia Cipta Investama. Latar belakangnya yang seorang anggota BIN sempat membuat tim Pansel KPK menaruh curiga dengan niatannya maju sebagai calon pimpinan KPK. Selain itu, tim Pansel juga menanyakan aktivitas dari Perusahaan yang dipimpin oleh Saut. Tim Pansel sempat mencecar Saut perihal kegiatan apa yang dilakukan perusahaan pribadinya itu.Surya TjandraGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan rekomendasi untuk Calon Pimpinan KPK yang lolos di bidang Pencegahan ini. Ahok mengaku terkesan dalam beberapa momentum pertemuannya dengan pengacara publik ini. Saat wawancara terbuka dengan tim Pansel KPK, Surya juga mengutarakan telah mendapatkan dukungan dari Ahok untuk menjabat sebagai pimpinan KPK. Bahkan, saat itu, dia mengaku punya banyak kemiripan dengan mantan Bupati Belitung Timur itu. Lebih jauh, dia menyatakan bahwa Ahok adalah panutannya.Aktivis LSM buruh yang juga berprofesi sebagai dosen ini juga diketahui merupakan tim sukses dari Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 lalu. Hal ini juga dicecar oleh anggota tim Pansel KPK Enny Nurbaningsih saat wawancara tahap akhir seleksi calon pimpinan KPK. Saat itu, Enny mencecar apakah Surya dapat memisahkan kepentingannya sebagai Presiden terpilih apabila duduk sebagai pimpinan KPK. Surya menegaskan dan mengaku akan bersikap independen apabila terpilih sebagai pimpinan lembaga antirasuah.Alexander MarwataAlexander Marwata adalah hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dari masyarakat umum. Sebelumnya dia adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Marwata juga pemegang Certified Fraud Examiner (CFE), sertifikasi internasional bagi spesialis pencegahan dan pemberantasan penipuan.Marwata dikenal sebagai salah seorang hakim Tipikor yang kerap menyatakan dissenting opinion, atau pendapat berbeda, dengan hakim lainnya. Salah satu kasus besar di mana dia menyatakan pendapat berbeda adalah kasus suap Pilkada Lebak, Banten, dengan terdakwa Ratu Atut Chosiyah. Saat itu, dia menilai Atut tidak terbukti melakukan korupsi dan harus dibebaskan.Brigjen Basaria PanjaitanPengajar Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang, Jawa Barat, Brigjen Basarian Panjaitan menjadi satu-satunya calon pimpinan KPK yang lolos seleksi yang merupakan latar belakang dari Kepolisian. Saat memutuskan maju sebagai calon pimpinan KPK, dia mendapatkan dukungan dari mantan atasannya di Kalemdikpol yang kini menjabat sebagai Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan.Satu-satunya perempuan di calon pimpinan KPK ini merupakan seorang Polwan yang berpengalaman di bidang reserse. Namun, lolosnya Polwan yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2015 ini mendapatkan kecaman. Salah satunya, datang dari Direktur Lingkar Mardani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti yang ragu apabila seorang polisi duduk sebagai pimpinan KPK karena takut akan tumpang tindih dalam memberantas korupsi. Selain itu, Ray menilai nama Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie lebih pantas lolos ketimbang Basarian Panjaitan karena sudah terbukti pro terhadap pemberantasan korupsi.Agus RahardjoKepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang lolos di calon pimpinan KPK bidang management ini mengaku hanya memiliki uang RP 20 juta di empat rekening miliknya. Namun, saat wawancara seleksi tahap akhir dengan tim Pansel KPK, Agus diketahui memiliki banyak tanah di beberapa daerah. Dalam wawancara yang digelar terbuka itu diketahui dia juga tak patuh mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Data terakhir yang ia laporkan merupakan LHKPN tahun 2012.Agus sendiri sudah malang melintang di LKPP selama sepuluh tahun. Sebelumnya, dia merupakan Direktur Sistem & Prosedur Pendanaan, Bappenas. Dia pernah melontarkan usul menarik untuk mencegah maraknya korupsi di Indonesia. Usul itu antara lain memberi kesempatan masyarakat bisa meludahi para koruptor.

SujanarkoDirektur Pembinaan Jaringan Kerja sama Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko akan menjadi lawan bagi Agus Rahardjo memperebutkan pimpinan KPK di bidang manajemen. Sujanarko pernah mengusulkan gratifikasi seksual untuk masuk dalam tindak pidana korupsi. Idenya itu muncul saat ia mengkoordinir tim pencari aset untuk melacak kekayaan pejabat dari Indonesia bagian timur. Banyak di antara pejabat itu tak punya aset, sebab uang yang dimiliki habis untuk memuaskan hasrat birahi.Saat itu, di Singapura sedang ada tindakan untuk memidanakan gratifikasi seksual. Hal itu menginspirasi Sujanarko untuk memasukkan ide gratifikasi seks. Sebelum bekerja di KPK, pria 54 tahun ini pernah menjabat sebagai Manager PT Warsila Indonesia pada tahun 2003-2004. Sebelumnya dia merupakan Ketua Umum Serikat Pekerja pada tahun 2000 sampai tahun 2003.Johan BudiJohan Budi Sapto Prabowo atau lebih dikenal dengan nama Johan Budi adalah Pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2015, untuk menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan sementara karena statusnya sebagai tersangka. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Dia bekerja di KPK sejak lembaga KPK dibentuk, sebelumnya ia adalah seorang wartawan.Pada Juli 2011, dia sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik. Johan, kala itu, dituding mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ikut dalam dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama direktur penyidikan, Ade Raharja. Alasan pengunduran diri Johan adalah agar dapat lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya.Selain itu, juga memberi keleluasaan jika deputi pengawasan internal KPK memeriksanya. Namun pimpinan KPK Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan. Lalu pada Juni 2012, Said Muhammad, anggota Komisi III DPR RI meminta pimpinan KPK untuk memecat Johan. Dia dinilai tidak mencerminkan sebagai juru bicara tapi melebihi komisioner KPK.Meski demikian, Abraham mempunyai penilaian tersendiri mengenai Johan. Johan dianggap masih layak menduduki jabatannya karena kinerjanya yang bagus dan masih produktif dalam membantu pemberantasan korupsi di negara ini. Johan seorang magister hukum yang tentunya paham mengenai hukum secara komprehensif. Karenanya, dengan ilmu yang mumpuni, Johan masih layak dipertahankan saat itu.Laode SyarifLaode Muhammad Syarif merupakan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia. Laode merupakan Spesialis Pendidikan dan Pelatihan pada Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia yang didanai oleh USAID. Pria pemilik gelar sarjana hukum dari Unhas, LL.M dari Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D dalam hukum lingkungan hidup internasional dari Universitas of Sydney ini merupakan capim KPK yang membuat suasana wawancara tahap akhir beberapa hari yang lalu menjadi cair. Bagaimana tidak, saat mendapat pertanyaan dari salah satu anggota Pansel KPK, Harkristuti Harkrisnowo dia malah menjawab 'saya takut'.Lantas saja, seisi Gedung Setneg dibuat tertawa oleh jawabannya itu. Syarif mengaku takut karena Harkristuti dikenal kerap melontarkan pernyataan kritis pada setiap calon pimpinan KPK. Dalam wawancara itu pula dia menilai keberadaan penyidik KPK juga perlu diperkuat dari sisi jumlahnya. Ia beranggapan, KPK berhak mengangkat penyidik independen tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan.Busyro MuqoddasPada 25 November 2010, Busyro Muqoddas terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, setelah melalui proses pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat mengalahkan calon lainnya, yakni Bambang Widjojanto. Dia kemudian juga terpilih sebagai Ketua KPK mengalahkan Bibit Samad Riyanto dan M. Jasin. Busyro merupakan salah satu dari dua calon yang telah melalui fit and proper test di DPR dan akan bergabung dengan delapan capim KPK lainnya untuk dipilih oleh Komisi III DPR pada Desember mendatang.Saat masa jabatannya di KPK habis dan keputusan DPR yang mengosongkan posisi Wakil Ketua KPK untuk memilih berbarengan dengan pemilihan keseluruhan pimpinan KPK, Busyro memilih untuk kembali ke habitatnya sebagai dosen hukum di Universitas Islam Indonesia. Saat ini, Busyro menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah.Roby Arya BrataRoby Arya Brata merupakan pesaing Busyro Muqoddas saat pemilihan calon pimpinan KPK untuk mencari pengganti Busyro yang masa jabatannya habis pada 2014 lalu. Roby adalah pegawai negeri di Sekretariat Kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional sejak 2011. Selain membantu presiden, Roby juga aktif mengajar di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Roby pernah menjabat Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi pada 2008-2010. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini pernah bekerja sebagai aktivis hak asasi manusia. Robby pernah menjadi analis hukum di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selama dua tahun pada 1993-1995. Roby pernah dituding merupakan'titipan' SBY saat menjadi calon pimpinan KPK. Namun, dia pun membantahnya.