Muhammad Nazaruddin

Politikus senior Muhammad Nazaruddin mengumumkan pendirian Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Jakarta pada hari Jumat, 8 Agustus 2025.

Objek lelang berupa satu unit tanah dan bangunan seluas 88 m² yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Komplek Sudirman City Square Blok E10 Tangkerang Selatan Pekanbaru Riau. Harga limit dari objek dilelang Rp2.816.832.000,00 dan uang jaminan Rp600 juta.

Menurut Boyamin, dalam memburu Nazaruddin, saat itu KPK memiliki tekad kuat untuk menjeratnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun untuk Harun Masiku, menurut Boyamin, KPK tak memiliki tekad tersebut.

"Untuk Kementerian Agama, hibah berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tanjung raya kelurahan manis rejo kecamatan kota Madiun Jatim dengan luas keseluruhan 3.222 m2 dengan nilai keseluruhan Rp6,04 miliar," rinci Karyoto.

"Bukannya saat ini timnya KSP Moeldoko sudah tercerai berai, Max Sopacua mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, Muhammad Nazaruddin diduga sebagai salah satu investor keluar dari koalisi," kata Herzaky saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/10).

Dia mengatakan, salah satu yang masuk dalam pengurus ialah Nazaruddin. Rahmad tidak memungkiri bahwa Nazaruddin adalah orang yang bisa menghadapi kubu Cikeas atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun nama yang sudah beredar dalam susunan pengurus Demokrat versi KLB ialah Moeldoko sebagai Ketua Umum, Jhoni Allen Marbun sebagai Sekjen, Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina, Max Sopacua sebagai Ketua Dewan Kehormatan dan Ahmad Yahya sebagai Ketua Mahkamah Partai.

Dia belum mau membeberkan kepengurusan tersebut secara lengkap. Jhoni akan membuka susunan pengurus setelah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Jangankan Nazaruddin, Djoko Tjandra pun kalau dia keluar dan mau membantu orang apakah itu salah? Apakah itu tidak boleh diambil? Hayo, sementara orang juga butuh makan," ujar dia.

Lantas, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga motor KLB, M Nazaruddin turun tangan. Nazaruddin memberikan uang tambahan sebesar Rp 5 juta kepada peserta KLB yang marah.

Sebelum memasuki ruangan kongres, para petinggi Partai Demokrat ini disambut dengan tarian perang atau Tari Fataele. Tari Fataele merupakan kesenian tradisional dari Nias.

"Ada sembilan DPC, mereka diundang dan berangkat ke Jakarta berkaitan bantuan banjir. Karena diundang kader senior mereka berangkat, mereka (berangkat) tanpa sepengetahuan saya," kata Rusian

Mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie menegaskan, dirinya tak terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan, tak ikut dalam pertemuan dengan Moeldoko.

"Yang terlibat Nazaruddin," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mempertegas status Nazaruddin sebagai whistleblower. Bukan justice collaborator.

Dalam UU 31 Tahun 2014 memerintahkan Menkumham untuk menjalankan rekomendasi LPSK dengan sungguh-sungguh.

Status Justice Collaborator disematkan kepada Nazaruddin membuat silang pendapat antara Ditjen PAS dan KPK.

"Pada 9 Juni dan 21 Juni 2017, KPK menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M Nazaruddin (bukan JC) karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan, dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi, jadi yang diberikan surat keterangan bekerjasama," jelas Saut saat dikonfirmasi.

Rika menyebut, surat keterangan yang dikeluarkan KPK itu dikategorikan sebagai JC, sebagaimana pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Rika juga mengatakan status JC untuk Nazaruddin sempat ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa.

Kabag Humas Umum dan Protokol Ditjen Pas Rika Apriyanti menyebut, salah satu yang menjadi rujukan pemberian remisi kepada Nazaruddin yakni surat keterangan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rika menegaskan, surat keterangan tersebut dikategorikan sebagai justice collaborator (JC).