TNI serang polisi di Karawang, PDIP salahkan Presiden SBY

Penyerangan anggota TNI ke Pospol di Karawang, Jawa Barat, menimbulkan banyak pendapat termasuk dari partai politik (Parpol). PDIP menilai peristiwa itu terjadi akibat tidak ada tindakan tegas dari pimpinan."Ini problem kepemimpinan nasional yang tidak tegas. Bahkan terhadap satuan-satuan di bawahinya dan kepolisian terutama terhadap berlakunya prinsip supremasi sipil," kata anggota komisi III DPR RI, Eva Sundari saat dihubungi, Selasa (19/11).Selain itu, anggota DPR dari fraksi PDIP ini menganggap, tidak usainya bentrokan antara TNI dan Polri akibat pembiaran kepala negara dengan sistem politik reformasi setengah hati."Pembiaran presiden dengan politik reformasi setengah hati, dukungan yang lemah terhadap penuntasan reformasi keamanan berupa terkatungnya RUU Peradilan Militer," tegasnya.Belum rampungnya undang-undang tersebut, menurut Eva, membuat polisi menjadi tertekan. Hal itu merupakan sisa dwi fungsi ABRI yang membuatnya menjadi rumit."Sisa dwi fungsi ABRI menyulitkan tugas Polri menjadi penegak hukum dan menjaga ketertiban masyarakat karena terus menerus dirongrong saudara tua, TNI ABRI," tegasnya.Sebelumnya, TNI dan Brimob terlibat bentrok di Karawang, Jawa Barat, pagi tadi. Menurut Kapendam III Siliwangi, Kolonel M Affandi, kejadian itu buntut dari kesalahpahaman."Ini cuma kesalahpahaman aja," kata Affandi tanpa menjelaskan lebih rinci kesalahpahaman apa yang terjadi, kepada merdeka.com, Selasa (19/11).Akibat kejadian itu, pos polisi dan motor mengalami kerusakan. Dia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Baca juga:

Serang pospol di Karawang, anggota TNI seret dan pukuli polisi

Kondisi anggota polisi pasca-bentrok dengan TNI di Karawang

PDIP minta tentara penyerang pospol di Karawang ditindak tegas

Ini daftar polisi luka akibat dihajar TNI di Karawang

Pasca bentrok, Kapolda Jabar dan Pangdam Siliwangi bertemu