PP Tunas Dorong Platform Digital Cegah Child Grooming: Langkah Strategis Lindungi Anak di Ruang Digital

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) menjadi sorotan utama dalam upaya pencegahan child grooming di platform digital. Regulasi ini secara tegas mendorong penyedia layanan digital untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari kejahatan siber yang semakin marak.

Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti, menyoroti bahwa efektivitas PP Tunas sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini mencakup kepatuhan platform digital, kemampuan pengawasan pemerintah, serta kesiapan infrastruktur moderasi konten.

Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 28 Maret, menyoroti urgensi perlindungan anak di era digital, terutama mengingat Indonesia masuk dalam 10 besar dunia untuk kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis digital.

PP Tunas secara khusus menyoroti perlindungan anak di ruang digital, mengatasi berbagai risiko seperti eksploitasi seksual, pornografi anak, dan manipulasi relasi seperti grooming. Aturan ini mengakui ancaman kekerasan seksual berbasis online yang semakin mengkhawatirkan.

Regulasi ini juga mengatur pembatasan akses anak terhadap platform digital tertentu, di mana anak di bawah usia tertentu tidak diperkenankan memiliki akun secara mandiri. Hal ini bertujuan mengurangi risiko interaksi dengan predator online.

Meskipun demikian, efektivitas PP Tunas sangat bergantung pada implementasi di lapangan, kepatuhan platform digital, serta kemampuan pengawasan pemerintah. Kesiapan infrastruktur moderasi konten juga menjadi faktor penentu keberhasilan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam kepatuhan, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi platform yang melanggar aturan.

Pelaku child grooming sering menggunakan metode manipulatif, membangun kedekatan emosional dengan anak melalui perhatian, empati, hingga bantuan materi. Mereka bisa menawarkan bantuan belajar, uang, atau fasilitas dalam permainan daring agar korban merasa nyaman dan percaya.

Ancaman kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital kian mengkhawatirkan, dengan Indonesia termasuk dalam 10 besar dunia untuk kasus anak korban kekerasan seksual berbasis digital. Mayoritas kasus berawal dari interaksi di media sosial dan platform online.

Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa predator sering berselancar di media sosial untuk mendekati anak-anak yang sedang "galau" atau merasa kesepian. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku kejahatan seksual untuk mendekati korban.

Dampak child grooming sangat serius, tidak hanya berhenti pada pelaku awal. Foto dan video korban kerap diperjualbelikan di jaringan pedofilia, dan korban juga berisiko mengalami kejahatan lanjutan seperti perdagangan manusia, penyekapan, hingga pemerkosaan.

Retno Listyarti menekankan bahwa akar masalah child grooming tidak hanya pada teknologi, tetapi juga pada kesepian anak, kurangnya perhatian keluarga, dan minimnya ruang aman untuk bercerita. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik.

Regulasi digital, meskipun merupakan langkah maju, tidak akan cukup tanpa diiringi penguatan peran keluarga, pendidikan karakter, dan literasi emosional anak. Orang tua dan guru memiliki peran krusial sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak.

Pemerintah melalui Komdigi juga mendorong edukasi siswa tentang hak digital, keamanan siber, dan etika penggunaan internet. Mereka juga bekerja sama dengan orang tua dan komunitas dalam literasi digital anak.

Sinergi antara pemerintah, platform digital, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak.

Sumber: AntaraNews