Menteri Natalius Pigai Takut Bersuara Keras Lawan Perusahaan Terlibat Pelanggaran HAM, Ini Alasannya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, ogah bersuara keras apabila ada perusahaan yang terlibat konflik HAM. 

Menteri Natalius Pigai khawatir situasi tersebut membuat indeks saham jeblok nantinya.

"Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," kata Pigai saat rapat kerja di Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). 

Pigai mengatakan, pihaknya hanya sebatas menangani kasus yang berkaitan dengan unsur HAM. Apabila ikut menangani perusahaan yang terlibat, hal itu berdampak pada kerugian.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," ucap Pigai.

Lebih lanjut, dia mengatakan bila Kementerian HAM ikut menangani perusahaan berefek domino yakni perusahaan dapat bangkrut lantaran melalui situasi sulit. Hal ini yang membuatnya tidak bersuara keras lawan perusahaan.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga, dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," ujar Pigai.

Dia meminta, untuk memaklumi kondisi tersebut. Langkah ini sebagai bentuk tindakan tak gegabah dalam penanganan kasus HAM.

"Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual. Karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," kata Pigai.