Menteri Hukum Terima Tuntutan Mahasiswa Trisakti yang Tolak Revisi UU TNI di Depan DPR

Peristiwa prajurit TNI masuk ke lingkungan kampus terjadi setelah Revisi Undang-Undang (RUU) TNI disahkan.

UU TNI sempat menuai banyak kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan reformasi TNI.

Puan menjelaskan bahwa DPR telah membahas RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Pengesahaan UU TNI yang baru diiringi dengan aksi demo

Ratusan masyarakat menggelar aksi simpatik mendukung DPR mengesahkan RUU TNI.

Rapat tertutup dari panitia kerja (panja) yang membahas revisi UU TNI diinterupsi kelompok masyarakat sipil.

Mahasiswa Universitas Trisakti bersama-sama menarik tali yang sudah diikatkan pada gerbang besi tersebut.

MK kembali menggelar Sidang Lanjutan Judicial Review Undang-undang TNI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Ketiga ahli yang dihadirkan MK yakni, peneliti Muhammad Haripin, akademisi Jaleswari Pramodawardhani, serta pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro.

Komnas Perempuan mengecam keras insiden kekerasan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disiram air keras, menegaskan tindakan ini sebagai bentuk intimidasi terhadap sikap kritis masyarakat sipil.

Para pemohon menyoroti tidak adanya penyebarluasan draf rancangan resmi saat masih tahap pembahasan.

Menurut Puan, jika memang ada ketidaksesuaian dalam UU TNI, barulah bisa dilakukan tindakan lebih lanjut.

Demo penolakan pengesahan Revisi Undang-Undang TNI Gedung DPR/MPR, Kamis (20/3/2025) berakhir ricuh.

Menurut Agus, aktivitas ekonomi kecil-kecilan yang dilakukan prajuritnya seharusnya tidak dikategorikan sebagai bisnis.

Puan Maharani juga menekankan bahwa revisi UU ini tetap mengedepankan supremasi sipil.

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.