Menkes Tepis UU Kesehatan Permudah Dokter Asing Praktik di Indonesia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa program Pendidikan Spesialis Berbasis RS membuka peluang besar bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi pada pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit akan memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki dokter spesialis.

Menkes Budi Gunadi mengatakan, kebijakannya itu didasarkan kepentingan 280 juta masyarakat.

Setelah sebelumnya mengizinkan dokter asing berpraktik di Indonesia, kini membuka peluang dokter umum melakukan bedah caesar.

Aturan ini sudah ditunggu berbagai pihak sejak tahun lalu.

"Untuk melakukan rekrutmen dokter asing ini jelas, ketat, dan tegas. Enggak bisa semena-mena," kata Irma

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing menuai polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak karena berbagai alasan.

Selain mengisi kekosongan dokter di daerah terpencil, lanjut Azhar, mendatangkan dokter asing bertujuan mentransfer ilmu ke dokter lokal.

Pro dan kontra terjadi karena pemerintah ingin mengambil dokter asing untuk mengabdi di Indonesia

Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah mengizinkan pemerintah untuk mendatangkan dokter asing.

Budi mengingatkan, saat ini ada 12.000 bayi yang mengalami kelainan jantung bawaan dan mendapatkan tindakan cepat lewat operasi.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA yang ingin berpraktik di Indonesia.

BBPOM Makassar gencar melakukan advokasi pengendalian Resistensi Antimikroba di Barru, Sulawesi Selatan, mengingat bahaya serius konsumsi antibiotik tanpa resep dokter yang dapat memicu "silent pandemic" ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat tetap dalam batas wajar, terutama untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun ada fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak, memastikan harga obat terkendali.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat-obatan tetap dalam batas wajar, khususnya harga obat JKN, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak.

Kemenkes mulai menyusun peta penyakit langka di Indonesia, termasuk daftar obat khusus dan rencana pembentukan komite nasional penyakit langka.

Kota Pariaman kembali mendapatkan alokasi Program PKTD Sanitasi dari Kemenkes senilai Rp100 juta pada tahun 2026, mempercepat upaya mewujudkan sanitasi dan jamban sehat bagi warganya.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar peredaran obat keras Tramadol di Tanah Abang dengan menangkap AR (37) dan menyita ratusan butir pil ilegal, menindaklanjuti keresahan masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

Polda Metro Jaya memastikan hak-hak Dokter Richard Lee Ditahan tetap terpenuhi selama masa penahanan, menyusul kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

PDI Perjuangan serius mencetak relawan kesehatan yang terlatih untuk mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan, terutama saat menghadapi birokrasi yang rumit.

Saldi juga mengkritisi sikap organisasi profesi dan lembaga pendidikan kedokteran yang tidak mau berdialog.