Mendagri khawatir perusahaan asal Amerika ikut garap proyek e-KTP
Merdeka.com - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapatkan kabar buruk dari perusahaan asal Amerika Serikat soal utang proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Perusahaan yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender itu menemui Tjahjo. Mereka mengatakan bahwa pemerintah memiliki utang sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.
"Begitu saya jadi menteri, sudah dihubungi oleh perusahaan itu menemui saya, beberapa agennya. Pak menteri, kementerian Anda masih utang sama saya," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Tjahjo heran perusahaan asing bisa dipercaya sebagai pemenang tender proyek yang berkaitan dengan urusan data rahasia penduduk di Indonesia. Dikhawatirkan perusahaan asing itu menyalahgunakan data kependudukan tersebut.
"KPK punya komitmen, menjadi skala prioritas. Bukan jumlah uangnya, uang besar, tapi data kependudukan itu, kok bisa sampai perusahaan asing memenangkan tender proyek urusan rahasia penduduk Indonesia," terangnya.
Dia mengaku telah berkonsultasi dan meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kejanggalan proyek tersebut.
"Ternyata ada, dan konsorsium belum bayar, ini yang kami minta KPK serius dan pak Agus (Ketua KPK) janji serius tuntas. Karena itu kuncinya," tegasnya.
Data yang dipegang oleh perusahaan itu sangat banyak. Jumlahnya sekitar 110 juta data penduduk Indonesia. Politisi PDIP ini menyebut, sangat berresiko jika perusahaan asing memiliki data kependudukan Indonesia, semisal untuk pembuatan paspor palsu.
"Wong namanya internasional, bisa tahu-tahu ada orang yang punya paspor pakai data Anda. Bukan nama saja, lengkap. Sampai iris mata, sidik jari," ucap Tjahjo.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data Kuantitatif adalah Data yang Berbentuk Angka, Ini Penjelasannya
Penerapan data kuantitatif sangat luas dan memengaruhi berbagai bidang.
Baca SelengkapnyaTernyata, 52 Persen Sarjana di Amerika Serikat Bekerja Jadi Office Boy dan Pegawai Layanan Makanan
Hasil riset tersebut, berdasarkan pada kumpulan data karir 60 juta orang di Amerika Serikat, termasuk 10,8 juta orang dengan gelar sarjana.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kolaborasi Strategis dalam Tingkatkan Keamanan Data, Ini Contohnya!
Kolaborasi antara perusahaan, lembaga pemerintah, akademisi, dan penyedia solusi teknologi menjadi kunci.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKisah Bisnis Budak Jadi Usaha Menguntungkan, Lahirkan Banyak Konglomerat
Tren perbudakan di Amerika kemudian berhenti di abad ke-18.
Baca SelengkapnyaMengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK Sentil Prabowo soal Data Pertahanan Dirahasiakan: You Beli 2 Pesawat, Amerika dan Eropa Tahu
Jusuf Kalla (JK) menyentil Prabowo Subianto saat menolak membuka data pertahanan.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN Bikin Ekonomi Kaltim Meroket, Ini Datanya
Hal ini tak lain karena adanya proyek pembangunan IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya