Korupsi Tugu Antikorupsi, mantan Kadis PU Riau divonis 17 bulan bui

Merdeka.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau, Dwi Agus Sumarno divonis 17 bulan penjara oleh hakim Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (3/9) malam. Vonis itu jauh lebih rendah dibanding dua terdakwa lainnya dalam kasus korupsi pembangunan Tugu Anti Korupsi di Pekanbaru.

Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang dipimpin Bambang Myanto di Pekanbaru, ketiga terdakwa divonis hukuman berbeda. Dua terdakwa lainnya yaitu Rinaldi Mugni dan Yuliana J Bagaskoro.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai perbuatan ketiga terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana tertuang dalam dakwaan kesatu primair, yakni Pasal 2 ayat (1) ke-1 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ketiganya dinyatakan bersalah melanggar dakwaan kesatu subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, karena terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

"Mengadili terdakwa Dwi Agus Sumarno dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan," kata Hakim Ketua Bambang Myanto, didampingi Hakim Anggota masing-masing Khamazaro Waruwu dan Suryadi.

Selain itu, Dwi juga dibebankan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan penjara, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 80 juta. Selama kasus ini berlangsung, uang ini sudah dititip ke kejaksaan.

Sementara itu, dua terdakwa lainnya, Rinaldi Mugni yang merupakan konsultan pengawas proyek, dan Yuliana J Bagaskoro, rekanan proyek RTH Tunjuk Ajar Integritas atau lebih dikenal Tugu Anti Korupsi, juga dijatuhi hukuman pidana. Hukuman keduanya lebih tinggi dibandingkan Dwi Agus Sumarno.

Rinaldi Mugni dijatuhi hukuman selama 22 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp163.708.000 yang telah ia titipkan di Kejaksaan. Sementara Yuliana dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan.

"Menghukum terdakwa Yuliana J Bagaskoro membayar uang pengganti kerugian negara Rp755.357.542,99 subsider 6 bulan penjara," kata Hakim Bambang saat membacakan amar putusan.

Menanggapi putusan itu, Dwi Agus dan Rinaldi Mugni kompak menerimanya. Berbeda, Yuliana menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari, apakah menerima atau menolaknya dengan mengakukan upaya hukum banding.

Putusan hakim tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam tunutannya pada persidangan pekan lalu, Dwi Agus dituntut 2 tahun, Rinaldi Mugni 2,5 tahun, dan Yuliana 3,5 tahun. Ketiganya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Sementara untuk uang pengganti kerugian negara sesuai dengan vonis hakim. Yang berbeda hanya subsideritas pada uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Yuliana J Bagaskoro, yaitu selama 1 tahun dan 8 bulan penjara.

Dalam dakwaan JPU, perbuatan ketiga terpidana diatas terjadi pada Juli hingga Desember 2016 lalu. Dwi Agus dan Yuliana disebut kongkalikong dalam memenangkan tender proyek pembangunan ruang terbuka hijau dan tugu antikorupsi senilai Rp8 miliar tersebut.

Sebagai imbalan, Yuliana memberikan sejumlah uang pelicin kepada Dwi. Sementara, dalam pelaksanaan proyek, terdakwa Rinaldi selaku konsultan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak mengawasi proyek sebagaimana semestinya sehingga terjadi sejumlah penyimpangan dan menguntungkan pribadi.

Selain memberikan fee terhadap Dwi, proyek senilai Rp8 miliar itu juga menguntungkan Yuliana sebesar Rp753,357.552,99, Rinaldi sebesar Rp163 juta, Yusrizal 55 juta. Total kerugian negara dari BPKP kerugian negara Rp1,1 miliar.

Pembangunan RTH dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya saat dipimpin Dwi Agus Sumarno. Dari anggaran itu, dialokasikan Rp450 juta untuk membangun tugu integritas yang ada RTH Tunjuk Ajar Integritas.

Tugu itu diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 lalu, pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Riau sebagainya simbol bangkitnya Riau melawan korupsi.

Perkara ini juga melibatkan 15 tersangka lain. Tiga terdakwa lain juga sudah dalam proses persidangan, yakni Direktur CV Panca Mandiri Konsultan, Raymon Yundra, tenaga ahli tenaga ahli CV Panca Mandiri Konsultan, Arri Arwin, dan Direktur PT Bumi Riau Lestari, Khusnul.