Komisi V DPR Minta Pemerintah Tidak Malu Minta Bantuan untuk Atasi Bencana Sumatra

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.

Penetapan status bencana nasional akan punya dampak politis dan psikologis kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai sikap Pemda Aceh adalah inisiatif yang baik.

Said menegaskan perlunya pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk melakukan penanganan yang cepat dan terintegrasi.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo menetapkan status Darurat Bencana Nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera, mengingat dampak luar biasa dan keterbatasan daerah.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan penetapan bencana nasional di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara guna mempercepat penanganan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi.

Anggota DPRA Nurchalis mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional di Aceh menyusul banjir bandang parah yang melumpuhkan infrastruktur dan mengancam krisis pangan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional di Sumatera akibat skala bencana yang melampaui kapasitas daerah, demi efektivitas penanganan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat segera mengaktifkan **dana darurat bencana Sumatera** di tengah keterbatasan fiskal daerah, guna mengoptimalkan penanganan bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Anggota DPR RI dan DPD RI mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai Bencana Nasional, mengingat dampak kerusakan yang parah dan meluas.

Kementerian Dalam Negeri mendesak tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk segera mengoptimalkan dana darurat bencana guna penanganan cepat bencana hidrometeorologi yang meluas.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran.

Tito menjelaskan, pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.