Merdeka.com - Menjelang puasa dan lebaran, harga sejumlah bahan pokok diprediksi mengalami kenaikan. Ketersediaan bahan pangan kerap kali juga sulit didapatkan pada masa tersebut. Padahal bahan pokok tersebut dibutuhkan dan permintaannya selalu meningkat tajam.

Kenaikan harga dan langkanya bahan pokok dari peredaran, bukan karena kurangnya stok atau produksi. Namun juga disebabkan adanya permainan distributor memainkan momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri untuk mengeruk keuntungan.

"Kenaikan harga dan hilangnya bahan pokok menjelang puasa dan lebaran ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Pemerintah harus melakukan pengawasan. Bulan Ramadan dan Idul Fitri, banyak penyalur-penyalur (distributor) nakal memainkan harga jual di pasaran dengan alasan minimalnya stok barang," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, di Solo, Sabtu (13/5).

Terkait komoditas gula, Bima menyatakan, stok saat ini cukup, bahkan lebih dari kebutuhan untuk kebutuhan Ramadan maupun Lebaran 2017. Dia menyebut, riil 2,3 juta ton tahun ini gula tebu diproduksi dan defisit 800 ribu ton.

Aria Bima meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih efektif, karena masih banyak distributor yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah harus mengawasi dan harus ada punishment (hukuman) untuk distributor yang memainkan ketersediaan barang dengan mengeruk untung sebesar-besarnya, memanfaatkan momen hari raya, karena peran distributor memainkan mata rantai," tegasnya.

Menanggapi adanya impor bawang, cabai dan sejumlah bahan pokok lainnya, Bima menyebut harus ada pengaturan khusus. Barang-barang tersebut tidak boleh didatangkan secara bebas, untuk mengontrol harga dan meningkatkan produksi. Ia juga meminta pemerintah tidak memiliki ketergantungan impor lebih dari 30 persen.

"Kalau penyelesaian defisit kebutuhan kita lakukan dengan impor, ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi. Bawang putih ini sudah 70 persen kita impor. Harus ada pengaturan, minimal impor 30 persen. Kita harapkan dengan impor yang hanya 30 persen ini, akan mendorong petani untuk meningkatkan produksinya. Harus ada izin untuk melakukan impor bawang termasuk cabai sebagai komoditas yang diatur keberadaannya. Ini sangat penting, untuk melindungi produsen," pungkas Bima.