Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JPU KPK sebut sikap masyarakat penting buat awasi proses tender

JPU KPK sebut sikap masyarakat penting buat awasi proses tender Ilustrasi KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Celah penyelewengan pengadaan barang dan jasa dianggap masih cukup besar. Hal ini lantaran kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aksi protes dalam masa sanggah pelelangan tender.

Jaksa penuntut umum KPK, Yadyn Amin mengatakan, tidak adanya perhatian masyarakat terhadap proses tender, membuat tiap perusahaan berbuat curang. Bahkan bebas sesuka hati tanpa adanya kritik.

Padahal, menurut Yadyn, justru perhatian masyarakat mampu menekan adanya penyelewengan pengadaan barang dan jasa. "Pengawasan masyarakat sangat penting. Masyarakat sering malas untuk memanfaatkan masa sanggah tender kan bisa dilihatnya di situs instansi yang mengadakan proyek," kata Yadyn saat memaparkan diskusi dengan tema Kaidah Pemaknaan Kontrak Tahun Jamak Dalam Perspektif Barang dan Jasa Pemerintah di lobi Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/3).

Dia menyebutkan, ada beberapa poin bisa menimbulkan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, adalah pemberian suap mengakibatkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau pihak berhubungan dengan jabatan itu. Kedua adanya penggelapan. Ketiga pemalsuan, keempat pemerasan. Terakhir, penyalahgunaan jabatan atau wewenang.

Selanjutnya ada pertentangan kepentingan atau memiliki usaha sendiri (internal trading), kemudian ada pilih kasih, menerima komisi, nepotisme, dan terakhir ada kontribusi atau sumbangan ilegal.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.

Baca Selengkapnya
Pemilu Semakin Dekat, Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Salurkan Hak Pilih

Pemilu Semakin Dekat, Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Salurkan Hak Pilih

Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya