Jadi Saksi, Gatot Pujo Dicecar Duit Ketok Palu ke Anggota DPRD Sumut

Rabu, 5 Desember 2018 18:42 Reporter : Hari Ariyanti
Jadi Saksi, Gatot Pujo Dicecar Duit Ketok Palu ke Anggota DPRD Sumut gatot pujo jadi saksi 5 terdakwa DPRD Sumut. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lima terdakwa penerima suap uang ketok palu DPRD Sumut periode 2009-2014.

Lima mantan Anggota DPRD Sumut itu yakni Tiaisah, Rizal Sirait, Roslinda Marpaung, Fadli Nursal, dan Linawati Sianturi menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Selain Gatot Pujo, sejumlah saksi yang merupakan mantan pejabat lingkup Pemprov Sumut juga dihadirkan. JPU KPK mencecar Gatot seputar duit ketok palu yang diduga diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Sumut.

Dalam kesaksiannya, Gatot membantah pernah membahas APBD maupun LPJ dengan Anggota DPRD. Dia mengaku hanya hadir saat rapat paripurna dan saat pembahasan anggaran bersama DPRD, eksekutif waktu itu menurutnya diwakili Ketua TAPD yaitu Sekda. Gatot pun berkilah dia tahu ada uang ketok palu setelah kasus ini dibawa ke persidangan.

Gatot juga mengaku tak pernah mendapat laporan terkait permintaan uang dari anggota maupun pimpinan DPRD tersebut. Sekda, kata dia, hanya melapor saat pembahasan KUA/PPAS.

"Di awal saja (melapor) terkait dengan KUA/PPAS," kata Gatot.

JPU kemudian mengkonfrontir Gatot dengan BAP-nya saat dimintai keterangan penyidik. Dalam BAP nomor 8 tersebut, Gatot mengatakan selama Gubernur Sumut periode
2013-2018, terdapat beberapa permintaan dari anggota DPRD 2009-2014 dan 2014-2019.

Permintaan-permintaan tersebut disampaikan dalam rapat antara TAPD yang beranggotakan Sekda, beberapa pejabat Pemprov dan Banggar DPRD Sumut. Dari rapat itu ada kesepakatan uang aspirasi, plafon anggaran untuk bansos dan uang ketok sidang

Menjawab JPU, Gatot mengatakan tak membantah keterangan dalam BAP tersebut. Menurutnya mekanismenya memang seperti itu.

"Keterangan saya tidak saya bantah. Tapi saya ingin menambahkan bahwa laporan dari saudara Sekda tidak pernah melaporkan itu. Tapi saya tahunya bahwa mekanismenya seperti itu," jelasnya.

Dalam kasus ini, ada 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang ditangkap KPK. Mereka didakwa menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Besaran suap yang diterima antara Rp 300 juta hingga Rp 350 juta.

Uang yang diterima 38 tersangka dari Gatot itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan persetujuan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Selain itu juga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada tahun 2015. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini