Selain penjara 6 tahun, JPU juga menjatuhkan denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Irwan Hermawan.
Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan resmi dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penunut Umum (JPU) terkait kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 di Bakti Kominfo. Selain penjara 6 tahun, JPU juga menjatuhkan denda 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Menetapkan terdakwa Irwan Hermawan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator dalam perkara a quo. Menjatuhkan pidana terhadap Irwan Hermawan dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Irwan juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar. Dengan ketentuan harus dibayar satu bulan setelah putusan inkrah atau jika tidak, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.
Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, menurut JPU, Irwan Hrmawan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun.
Irwan Hermawan terbukti bersalah dan didakwa Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain itu, ada pula ha-hal yang meringankan hukuman Irwan Hermawan karena dinilai membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap perkara BTS 4G.
"Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, telah beriktikad baik yaitu telah mengembalikan uang dengan total Rp9,3 miliar ke kas negara melalui Kejaksaan Agung RI, terdakwa telah bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator sehingga telah memberikan manfaat signifikan terhadap kasus yang ditangani," ucap jaksa.
Kasus korupsi menara BTS 4G BAKTI Kominfo dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp8 trliun dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
Irwan Hermawan melakukan aksinya bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), serta Johny G Plate selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Artikel ini ditulis reporter magang program kampus merdeka Kemendikbud: Ardhya Fausta.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak status Justice Collaborator (JC), Irwan Hermawan
Baca Selengkapnya
Jaksa menilai perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan.
Baca Selengkapnya
Selain tindak pidana, jaksa juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.
Baca Selengkapnya
Asal muasal dugaan aliran dana Rp27 miliar mengalir ke Dito itu diungkapkan Irwan saat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor.
Baca Selengkapnya
Pengumuman tersangka tinggal menunggu resmi dari KPK.
Baca Selengkapnya
Gurita bisnis Dito Ariotedjo terungkap saat dicecar hakim.
Baca Selengkapnya
Sertijab diawali dengan proses penyerahan dan penghormatan terhadap panji-panji nasional TNI AD Kartika Eka Paksi.
Baca Selengkapnya
Mirza menjelaskan soal ihwal uang Rp300 juta yang diterimanya dari Windi.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo pada (11/10).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi