Dinkes Nabire Prioritaskan Akreditasi Puskesmas Demi Mutu Layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Nabire fokus tuntaskan Akreditasi Puskesmas Nabire untuk semua fasilitas kesehatan, demi menjamin standar layanan prima dan akses pendanaan yang memadai.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kini tengah memusatkan perhatian pada upaya penuntasan akreditasi seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian integral dari komitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Penuntasan akreditasi ini diharapkan dapat memastikan setiap puskesmas memenuhi standar operasional nasional.

Hingga akhir tahun 2025, tercatat tiga puskesmas yang belum mengantongi akreditasi telah menjalani proses survei dan asesmen akreditasi dasar. Kepala Dinkes Nabire, Silas Elias Numobogre, menyatakan bahwa hasil penilaian untuk ketiga puskesmas tersebut masih dalam tahap menunggu pengumuman resmi. Proses ini krusial untuk legalitas operasional dan pendanaan.

Tiga puskesmas yang dimaksud adalah Puskesmas Bawei di Distrik Teluk Umar, Puskesmas Topo di SP3, dan Puskesmas Legari di SP4. Tanpa akreditasi penuh, fasilitas-fasilitas ini menghadapi kendala dalam memperoleh izin operasional dan akses terhadap dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan.

Progres Akreditasi Puskesmas di Nabire

Dinkes Nabire terus berupaya keras menuntaskan status akreditasi bagi seluruh puskesmas di wilayahnya. Dari total 32 puskesmas yang ada, mayoritas telah memiliki status akreditasi yang bervariasi, mulai dari dasar hingga paripurna. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Dua puskesmas bahkan telah berhasil meraih akreditasi paripurna, yaitu Puskesmas Siriwini dan Puskesmas Wonorejo, menandakan pencapaian tertinggi dalam standar kualitas. Pencapaian ini menjadi contoh bagi puskesmas lain untuk terus meningkatkan mutu.

Namun, tiga puskesmas masih dalam proses menunggu hasil penilaian akreditasi dasar setelah menjalani survei dan asesmen. Puskesmas Bawei, Puskesmas Topo, dan Puskesmas Legari adalah fasilitas yang saat ini berpacu untuk mendapatkan status akreditasi penuh. Proses ini sangat vital untuk keberlangsungan operasional mereka.

Dampak Akreditasi terhadap Layanan dan Pendanaan

Akreditasi memiliki dampak signifikan terhadap legalitas operasional dan kemampuan puskesmas untuk menerima dana bantuan. Silas Elias Numobogre menjelaskan bahwa puskesmas yang belum terakreditasi tidak dapat mengantongi izin operasional penuh. Kondisi ini secara langsung menghambat mereka menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dana BOK dari Kementerian Kesehatan merupakan sumber daya penting untuk mendukung operasional sehari-hari dan peningkatan layanan. Tanpa akreditasi, akses terhadap dana ini tertutup, yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi motivasi utama bagi puskesmas untuk segera menyelesaikan proses akreditasi.

Setelah asesmen akreditasi, biasanya diperlukan waktu sekitar satu tahun untuk evaluasi sebelum izin operasional dapat dikeluarkan. Diperkirakan, ketiga puskesmas yang sedang dalam proses ini baru dapat teregistrasi resmi dan memperoleh dana BOK pada tahun 2027. Proses ini memerlukan kesabaran dan persiapan matang.

Tantangan Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Dinkes Nabire dalam proses akreditasi adalah keterbatasan tenaga kesehatan profesional. Kekurangan dokter spesialis, dokter gigi, dan perawat gigi menjadi isu krusial yang mempengaruhi pemenuhan standar akreditasi. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Silas mengakui bahwa masalah keterbatasan tenaga kesehatan ini bukan hanya terjadi di Nabire, tetapi hampir di seluruh wilayah Papua. Ia menyoroti kesulitan dalam menarik pendaftar untuk posisi tenaga kesehatan, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut, meskipun lowongan telah dibuka. Ini menunjukkan adanya kesenjangan SDM yang signifikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Dinkes Nabire terus berupaya melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang kurang, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sudah ada melalui berbagai program pelatihan.

Pentingnya Akreditasi untuk Standar Pelayanan

Akreditasi berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan seluruh puskesmas menerapkan standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan nasional. Proses ini menjamin bahwa fasilitas kesehatan dasar memberikan layanan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap standar ini adalah kunci utama.

Dalam proses akreditasi, setiap puskesmas diwajibkan untuk memenuhi standar manajemen yang ketat, pelayanan klinis yang efektif, serta menjamin keselamatan pasien. Ini merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh. Akreditasi menjadi bukti komitmen terhadap pelayanan prima.

Melalui akreditasi, masyarakat dapat lebih yakin akan kualitas layanan yang diterima di puskesmas. Dinkes Nabire berharap semua puskesmas dapat segera terakreditasi penuh. Dengan demikian, mereka akan memiliki legalitas operasional yang lengkap serta akses pendanaan memadai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.

Puskesmas di Nabire yang Belum Terakreditasi Penuh:

Sumber: AntaraNews