Penguatan Layanan Kesehatan, 60 Puskesmas Terakreditasi di Papua Tengah

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah telah mencatat pencapaian signifikan dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan. Sebanyak 60 puskesmas di seluruh wilayah provinsi ini berhasil memperoleh akreditasi, menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Akreditasi ini merupakan bagian integral dari strategi besar untuk memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi secara merata.

Plt Kepala Dinkes Papua Tengah, Agus, menjelaskan bahwa dari total 150 puskesmas yang beroperasi, 127 di antaranya telah teregistrasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari jumlah tersebut, 60 puskesmas telah mengantongi berbagai tingkatan akreditasi, mulai dari dasar, madya, utama, hingga paripurna. Pencapaian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan di delapan kabupaten.

Langkah akreditasi ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah fondasi penting untuk penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pemerintah provinsi berperan aktif sebagai sistem pendukung untuk memastikan setiap kabupaten/kota dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang prima. Upaya ini juga sejalan dengan program unggulan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan akreditasi puskesmas merupakan langkah krusial dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan di Papua Tengah. Dari 150 puskesmas yang ada, 127 di antaranya telah berhasil teregistrasi di Kemenkes, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi nasional. "Sebanyak 60 puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten sudah terakreditasi baik dasar, madya, utama, dan paripurna," ujar Plt Kepala Dinkes Papua Tengah, Agus.

Agus menambahkan bahwa akreditasi ini adalah bagian dari penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah kabupaten/kota. Untuk mencapai akreditasi, setiap puskesmas harus memenuhi 12 indikator SPM yang telah ditetapkan. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek pelayanan esensial yang harus diberikan kepada masyarakat, memastikan kualitas dan jangkauan layanan.

Dengan terpenuhinya standar akreditasi, puskesmas diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih terstruktur dan terukur, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai dengan standar nasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengambil peran strategis sebagai sistem pendukung dalam penguatan layanan kesehatan di daerah. Peran ini sangat penting mengingat tantangan geografis dan demografis yang ada. Pemprov berupaya menciptakan ekosistem kesehatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk memperkuat sistem layanan, Pemprov Papua Tengah mengembangkan puskesmas percontohan di setiap kabupaten. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan model pelayanan terbaik yang dapat direplikasi di puskesmas lainnya. Selain itu, penguatan rumah sakit rujukan juga menjadi prioritas, memastikan pasien dengan kondisi lebih serius dapat ditangani secara adekuat. Pemprov juga mengimplementasikan Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menyelaraskan berbagai program kesehatan dasar.

Melalui berbagai inisiatif ini, Pemprov Papua Tengah berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas, tetapi juga efisiensi dan efektivitas sistem rujukan. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memastikan setiap warga mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

Upaya perluasan jangkauan layanan kesehatan di Papua Tengah juga melibatkan pemberdayaan kader posyandu. Para kader ini dibekali dengan 25 kompetensi dasar, menjadikannya perpanjangan tangan puskesmas dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan hingga tingkat kampung. Kehadiran kader posyandu yang terlatih sangat vital dalam edukasi kesehatan, deteksi dini, dan rujukan awal.

Selain itu, pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan dukungan layanan kesehatan antar-wilayah untuk mengoptimalkan sumber daya. Misalnya, rumah sakit di Kabupaten Paniai memberikan dukungan tenaga spesialis bagi Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Rumah sakit di Nabire mendukung pelayanan di Kabupaten Intan Jaya, sementara rumah sakit di Mimika membantu pelayanan kesehatan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Pemetaan ini memastikan distribusi tenaga medis dan fasilitas dapat saling melengkapi.

Melalui strategi ini, Pemprov Papua Tengah berupaya mengatasi keterbatasan sumber daya dan geografis. Kolaborasi antar-wilayah dan pemberdayaan komunitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses layanan kesehatan, meskipun berada di daerah terpencil.

Dukungan pemerintah provinsi dalam layanan kesehatan juga diwujudkan melalui Program Ko Harus Sehat. Program ini merupakan singkatan dari Kartu Otsus Harapan Baru Sehat Papua Tengah, dan menjadi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.

Program "Ko Harus Sehat" dirancang untuk menjamin seluruh Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, edukasi gizi, pencegahan stunting, dan pola hidup bersih dan sehat. Program ini juga melibatkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan jaminan kesehatan bagi OAP yang memiliki KTP dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Dengan "Ko Harus Sehat", Pemprov Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk menjadikan kesehatan sebagai pondasi utama pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews