Dinilai ICW tak transparan, ini tanggapan Kementerian Kelautan & Perikanan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari Rp 994 triliun belanja barang dan jasa pemerintah pada 2017 lalu, hanya Rp 908 triliun yang dilaporkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Di beberapa lembaga negara, ICW menemukan total anggarannya tidak dapat diakses oleh publik sehingga tidak bisa dihitung berapa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak dipublikasikan.

Salah satu lembaga pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam hal ini ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP pun menanggapi hal ini melalui Irjen KKP, Muhammad Yusuf.

Kepada wartawan, Yusuf menyampaikan pihaknya telah mengunggah atau meng-'entry' data ke LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tapi proses 'entry' berjalan lamban. Salah satunya karena karakter pengadaan jasa di KKP meliputi beberapa faktor.

"Misalnya tentang pihak penerima. Ketika kita memberikan ada beberapa kriteria seperti harus berbadan hukum, harus jelas," jelasnya di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).

Dia juga beralasan data-data tersebut tidak mudah diperoleh. Akibatnya pihaknya tidak bisa melakukan entry dengan cepat dan lengkap. Yusuf juga menyebut ada keteledoran dari stafnya dalam proses pengunggahan sehingga tidak tergambar dengan jelas dan konkret di laman LKPP.

"Dan memang ada keteledoran dari staf kami. Tapi ini bukan kesengajaan," cetusnya.

Dia menyampaikan di situs web LKPP, KKP sudah mengunggah Rp 7 triliun lebih anggaran pengadaan barang dan jasa atau untuk 11.191 paket. Yusuf juga menegaskan lembaganya selalu transparan. Dia juga mengaku selalu melakukan pendampingan dalam proses perencanaan anggaran.

"Untuk laporan 2017 ini kami mereview dan tidak ada satu pun laporan yang sifatnya melanggar hukum dan tidak ada dana yang bocor," klaimnya.