Dewan Perdamaian Palestina: Dino Patti Djalal Ingatkan Indonesia Waspadai Agenda AS-Israel

Jakarta, 07/2 – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak dapat menjadi solusi akhir untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Ia menyoroti sikap Donald Trump yang sulit diprediksi serta rezim Zionis Israel yang menolak kemerdekaan Palestina, dapat menjadi batu sandungan bagi usaha Dewan Perdamaian mencapai tujuannya sesuai amanat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Melalui pernyataannya, Dino mendesak Indonesia, sebagai perwakilan negara mayoritas Muslim di Dewan Perdamaian, untuk memainkan perannya secara tegas di organisasi tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Piagam BoP oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang dengan negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina.

Meski demikian, Dino Patti Djalal menyarankan agar Indonesia tetap waspada terhadap perilaku Trump dan agenda Israel yang berpotensi membungkam Palestina. Mantan wakil menteri luar negeri RI itu juga mengingatkan agar Indonesia selalu menjaga opsi untuk keluar dari BoP, guna melindungi kepentingan Palestina di tengah dinamika politik internasional yang kompleks.

Dino Patti Djalal secara terang-terangan mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas Dewan Perdamaian dalam mencapai solusi permanen bagi Palestina. Ia melihat bahwa BoP, meskipun menjadi satu-satunya kesepakatan internasional yang berhasil tercapai untuk gencatan senjata dan pemulihan di Jalur Gaza, bukanlah solusi terbaik atau permanen. Keraguan ini didasari oleh rekam jejak Donald Trump yang sulit diprediksi serta penolakan rezim Zionis Israel terhadap kemerdekaan Palestina.

Sebelumnya, pada 23 Januari, Dino juga sempat menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza hanya akan menjadi 'kedok' bagi Trump untuk membangun 'proyek real estate' di Jalur Gaza. Kekhawatiran ini menggarisbawahi potensi penyalahgunaan platform perdamaian untuk kepentingan lain yang tidak selaras dengan tujuan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan Indonesia.

BoP sendiri bertugas mengawasi pengakhiran permanen perang di Gaza, penyelesaian krisis sandera, perlindungan warga sipil, rekonstruksi Jalur Gaza, serta kemajuan proses perdamaian Israel-Palestina yang berkelanjutan. Organisasi ini bertujuan untuk mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam konflik.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian dipandang Dino sebagai pendekatan yang “realistis”. Hal ini mengingat Indonesia secara strategis harus berbaris dengan tujuh negara Muslim lain yang turut bergabung ke Dewan Perdamaian. Meskipun belum ada jaminan bahwa inisiatif tersebut akan sukses, keikutsertaan Indonesia dapat dimaklumi karena BoP merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada saat ini.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia memandang penting untuk bergabung dengan BoP karena konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza.

Terlebih, organisasi tersebut telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab. Tidak tersedia alternatif yang diajukan pihak lain, misalnya dari Uni Eropa, Rusia, China, ataupun negara-negara Arab sendiri, menjadikan BoP sebagai satu-satunya wadah yang tersedia saat ini untuk upaya perdamaian.

Meskipun memiliki keraguan, Dino Patti Djalal mengakui bahwa butir kedua Resolusi DK PBB 2803—yang menjadi landasan hukum Dewan Perdamaian—memberi “secuil peluang yang membawa hembusan angin untuk Palestina merdeka” dengan kepastian jaminan hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri. Ini menjadi celah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia.

Oleh karena itu, Dino mengingatkan pemerintah Indonesia agar selalu menggelorakan perjuangan Palestina, baik di dalam Dewan Perdamaian maupun di wahana-wahana lain. Hal ini penting demi mengalahkan langkah Israel yang hendak menentang terbentuknya negara Palestina merdeka. Indonesia harus proaktif dan tegas dalam setiap forum.

Dino juga mendesak Indonesia untuk menegaskan sikapnya supaya kepentingan Palestina tetap terlindungi di badan itu. Ia menekankan pentingnya menjaga opsi untuk keluar dari BoP jika organisasi tersebut tidak lagi melayani kepentingan Palestina atau justru menjadi alat untuk membungkam aspirasi kemerdekaan.

Sumber: AntaraNews