Busyro dkk cabut uji materi UU MD3, MK bilang 'Jangan seenaknya saja'

Merdeka.com - Mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas dan perwakilan masyarakat sipil dari ICW, YLBHI, dan KPBI mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/12) siang. Mereka datang untuk mencabut permohonan uji materi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dengan dengan nomor perkara 47/PPU-XV/2017 yang diajukan beberapa waktu lalu usai DPR mengesahkan Pansus Hak Angket KPK.

Permohonan uji materi yang tengah berproses di MK dicabut lantaran muncul isu dugaan lobi politik yang dilakukan Ketua MK Arief Hidayat dengan DPR RI dalam pemilihan hakim MK untuk menolak gugatan soal Pansus angket. Menanggapi pencabutan itu, Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan saat ini proses uji materi UU MD3 telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan yang berjalan cukup jauh.

"Jangan sampai orang enak saja mengajukan perkara ke MK lalu tiba-tiba mood-nya hilang, cabut. Padahal MK sudah dengan serius menggelar persidangan-persidangan yang rangkaiannya panjang itu," jelasnya, di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Jika dalam hukum acara tak boleh dicabut, maka pencabutan ditolak. Tetapi jika hukum acara memperbolehkan, Fajar mengatakan MK tak masalah terhadap permohonan pencabutan itu.

"Kalau pun kemudian masih bisa dicabut ya tak ada masalah di MK. Sekarang kembalikan ke hukum acara," jelasnya.

Karena sidang uji materi telah berjalan lama dan menjelang putusan, menurut Fajar kecil kemungkinan hakim MK menerima permintaan pencabutan itu. Surat permohonan pencabutan uji materi UU MD3 harus disampaikan melalui kepaniteraan dan akan diteruskan ke Ketua MK.

Setelah Ketua MK menerima surat tersebut, selanjutnya akan digelar rapat dengan delapan hakim lainnya. "Ada surat nih dari pemohon sekian perkara sekian dan minta ini dicabut. Hakim berdiskusi, lihat aturannya, lihat hukum acaranya, putuskan. Kalau oke, oke. Kalau cabut terbitkan ketetapan. Kalau tidak disetujui berarti lanjut sampai pada keputusan," jelasnya.