Anggota DPR harap Densus Tipikor mampu tangani korupsi di TNI

Kamis, 12 Oktober 2017 22:44 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Kapolri jadi pembicara terkait radikalisme dan terorisme di Singapura. ©2017 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) mendapat sorotan dari anggota Komisi III, salah satunya dari Abdul Kadir Karding. Karding berharap Densus Tipikor berani memberantas korupsi di lingkungan TNI yang selama ini disebut jarang terjamah lembaga penegak hukum.

"Jadi tolong kepolisian berani masuk ke link TNI karena selama ini enggak tersentuh. Apa yang terjadi di sana kita belum tahu, bukan tidak tersentuh, kita belum tahu," kata Karding saat rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut Karding, penegakan hukum seharusnya dijalankan tanpa tebang pilih. Oleh karenanya, kata dia, tidak boleh ada satu lembaga pun di Indonesia yang kebal atas hukum.

"Kan namanya penegakan hukum tanpa membedakan asas persamaan hukum Pak. Saya kira harus mulai paling tidak pencegahannya dulu. Jangan ada satu institusi yang kebal terhadap hukum," tegasnya.

Dia tidak ingin, ketika ada anggota dari lembaga yang memiliki kekuatan besar terjerat korupsi bisa dikompromikan agar bebas dari proses hukum.

"Para kepala daerah, anggota DPR ditangkapin yang lain enggak. Itu bertentangan UUD 1945. Jangan ada apa-apa, ada kekuatan dikompromikan, enggak boleh pak," ujarnya.

Menanggapi permintaan Karding, Tito mengatakan, Densus Tipikor tidak bisa menangani kasus-kasus di instansi TNI. Hal ini karena TNI memiliki aturan militer sendiri.

"Ini sudah ada aturan tersendiri, bahwa rekan TNI diatur dalam aturan militer. Pidana militer, hukum militer, dan peradilan militer. Jadi polri tidak menangani kasus-kasus di TNI," tukasnya. [fik]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.