4 Cerita miris kasus korupsi para kepala daerah

Jumat, 12 Oktober 2018 06:45 Reporter : Syifa Hanifah
4 Cerita miris kasus korupsi para kepala daerah Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kabar soal pelaku korupsi dari kepala daerah seperti sudah menjadi hal biasa. Banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan melakukan korupsi. Dari tahun ke tahun selalu saja ada kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Hukuman pidana seperti tak memberikan efek jera. Ada saja kasus korupsi yang diungkap KPK. Miris.

Berikut beberapa kasus korupsi para kepala daerah:

1 dari 4 halaman

Untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga

Zumi Zola usai jalani sidang lanjutan. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Gubernur Jambi non aktif, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 40 miliar. Penerimaan gratifikasi sejak Zumi menjabat sebagai Gubernur Jambi pada tahun 2016. Selain menerima gratifikasi, Zumi juga didakwa memberi suap dengan total Rp 16.490.000.000 kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Mirisnya uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya dan keluarga. Contohnya uang gratifikasi digunakan Zumi untuk biaya belanja online sang istri, Sherin Taria dengan total belanja Rp 36.250.000 dengan tiga kali pembayaran.

Kemudian uang tersebut juga digunakan untuk pembelian 10 hewan kurban atas nama dirinya. Total untuk pembelian hewan kurban itu seharga Rp 156 juta.

2 dari 4 halaman

Kepala daerah disuap

Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf diperiksa KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

KPK menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (otsus) Aceh tahun anggaran 2018. Selain Irwandi, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya. Mereka adalah Bupati Bener Meriah Ahmadi serta dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

KPK menduga ada pemberian dari Ahmadi kepada Irwandi sebesar Rp 500 juta sebagai bagian dari komitmen Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari dana otsus Aceh.

Karena sudah merugikan uang negara, Irwandi Yusuf mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp 39 juta. Namun KPK menolak pengembalian uang tersebut dengan alasan pengembalian uang tersebut dilakukan delapan hari usai Irwandi ditangkap tangan oleh tim KPK.

3 dari 4 halaman

Kongkalikong proyek

Wali Kota Pasuruan Setiyono ditahan KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

KPK baru saja menetapkan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Setiyono sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Pasuruan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan, dalam mengatur proyek-proyek di Pasuruan, Wali Kota Setiyono dibantu oleh tiga orang dekatnya.

"Diduga, proyek-proyek telah diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya, yang menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek," ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10).

Trio Kwek-Kwek itu yang mengatur pemenang lelang proyek dan menentukan besaran komitmen fee dari pengusaha yang akan ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut. Diduga proyek di Pasuruan diatur oleh Wali Kota Setiyono melalui tiga orang dekatnya yang disebut trio kwek kwek. Dalam proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen atau sekitar Rp 20 juta untuk Pokja.

4 dari 4 halaman

Pengadaan alat kesehatan sampai dikorupsi

Sidang vonis Ratu Atut. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah pernah melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten yang masuk dalam APBD dan APBD Perubahan 2012. Atut juga diketahui menerima fee 2,5 persen dari perubahan anggaran alkes RS Rujukan tersebut. Akibat ulah Atut negara mengalami kerugian Rp 79,79 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK pada 31 Desember 2014. Akibatnya Atut divonis 5,5 tahun.

Untuk memuluskan niat jahatnya, Atut pada 2016 di rumahnya sampai memerintahkan kepada Kadis Kesehatan Banten Djaja Buddy Suhardja agar setiap proses pengusulan anggaran maupun pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dikoordinasikan dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan. Djaja pun dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kesehatan Banten.

Atut pun memilih beberapa pejabat di lingkungan pemprov Banten yang mau menuruti kemauannya. Bahkan, sebagai bentuk sumpah setia Atut meminta komitmen Djaja dengan menandatangani surat pernyataan loyalitas pada 14 Februari 2006 di Hotel Kartika Chandra Jakarta. [has]

Baca juga:
Diperiksa KPK 15 Oktober, Bupati Malang siap hadapi proses hukum
Jadi tersangka KPK, ini pesan Rendra Kresna pada pejabat Pemkab Malang
KPK tetapkan tiga tersangka dugaan kasus suap di Kabupaten Malang
Eni Saragih sebut PLTU Riau 1 sempat dibahas di kediaman Airlangga
Saat digeledah, KPK temukan 15 ribu dolar Singapura di rumah Bupati Malang

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini