Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
Komdigi Tegaskan Peran Pers Lawan Hoaks di Hari Kebebasan Pers Dunia 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoaks dan disinformasi, menekankan akurasi di tengah kecepatan informasi pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026.

{{caption}}
Komite Publisher Rights Dorong Penguatan Kebebasan Pers di Papua Melalui WPFD 2026

Komite Publisher Rights menegaskan komitmennya untuk memperkuat Kebebasan Pers di Papua melalui peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, menyoroti tantangan dan keberlanjutan media.

{{caption}}
UNESCO Desak Penguatan Perlindungan Jurnalis di Tengah Ancamam Kebebasan Pers Global

UNESCO menyerukan penguatan Perlindungan Jurnalis dan jurnalisme independen di seluruh dunia, menyusul penurunan kebebasan pers yang mengkhawatirkan dan ancaman eksistensial terhadap media, termasuk kekerasan digital terhadap jurnalis perempuan.

{{caption}}
2 November: Hari Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis, Ketahui Sejarahnya

Jurnalis adalah wakil publik yang harus dilindungi dari tindak kekerasan.

{{caption}}
Profesionalisme Pers Kunci Hadapi Disrupsi Informasi, Dorong Tanggung Jawab Sosial Media

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat penting akan Profesionalisme Pers dan tanggung jawab sosial media di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

{{caption}}
SMSI Apresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media dari Kementerian Hukum

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media yang diberikan oleh Kementerian Hukum, menegaskan pentingnya legitimasi untuk kebebasan pers.