Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal. Komandan Kodim Letkol Infanteri Suratman meminta para Babinsa untuk meningkatkan kepekaan di tahun politik, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat bisa diantisipasi sejak dini.
Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
kata Suratman dikutip dari kanal YouTube Liputan6 pada Kamis (21/9).
Imbauan yang sama juga diberikan untuk Polrestabes Semarang. Polisi secara khusus diminta untuk tidak berkomentar apapun di media sosial terkait postingan apapun, baik saat pilkada, pileg, maupun pilpres demi menjaga netralitas.
Selain itu para anggota polisi juga wajib mengajak keluarga mereka baik itu suami, istri, maupun anak, untuk ikut menjaga netralitas selama masa pemilu berlangsung.
ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar.
Kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini jika TNI dan Polri akan netral pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Diketahui, saat ini sudah ada dua menteri yang ikut dalam Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pangeran berharap semua pihak tidak tergiur dengan retorika dalam memilih presiden dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
"Kompetisi Pilpres maupun Pemilu tidak boleh membawa-bawa NU, apalagi pengurusnya," ujar Gus Yahya
Baca Selengkapnya
Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hasyim menjelaskan, sebetulnya aturan pencalonan ini sama dengan aturan Pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi