Harus Lebih Bijak, Begini Cara TNI dan Polri di Jateng Jaga Netralitas Selama Pemilu

Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.

Kapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.

Deklarasi digelar dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pemilu 2024

Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada

Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.

Polri bersama stakeholder kini fokus pada tanggung jawab pengamanan pemilu 2024

Ddengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting.

Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.

Polri mengajak seluruh pimpinan redaksi media untuk bersinergi memberikan edukasi dan literasi.

Proses penyidikan, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mendalami aktivitas komplotan penipu dari scammer jaringan internasional.

Aksi penipuan berkedok pig butchering terungkap dari penggerebekan yang dilakukan penyidik gabungan Ditsiber Polda Jateng bersama beberapa Polres di 7 lokasi.

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mendorong Koperasi Merah Putih (KMP) berkembang berbasis ekonomi syariah, menjadikan KMP Tambakrejo percontohan untuk target ekonomi syariah 2027.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, puncak kasus terjadi pada Januari 2026 dengan jumlah mencapai 792 suspek

Pertumbuhan Ekonomi Jateng pada Triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen, melampaui capaian nasional dan menempatkannya di posisi kedua Pulau Jawa, sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dialog konstruktif antara pemerintah dan pekerja terkait penentuan UMP.

Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi

Hak angket adalah suatu instrumen yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan

Kang Eep juga menyampaikan pentingnya bukti kecurangan dan kejahatan pemilu yang kredibel dan kuat.

Sahroni mengklaim, NasDem, PKB, dan PKS masih solid di Koalisi AMIN.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menyatakan, saat ini pihaknya menemukan banyak fakta kecurangan Pemilu 2024.