Tekan Golput di Pemilu 2024, Dukcapil DKI Diminta Perbarui Data Kependudukan

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengatakan pada pemilu terakhir tercatat sebanyak 5 persen pemilih menjadi Golput. Hal tersebut lantaran adanya permasalahan administratif terlebih pada warga penghuni rumah susun sehingga enggan untuk datang ke TPU.

Rahmat Baihaqi
Oleh Rahmat Baihaqi - Reporter
Tekan Golput di Pemilu 2024, Dukcapil DKI Diminta Perbarui Data Kependudukan
KPU Medan Gelar Simulasi Pencoblosan di Tengah Pandemi, Begini Skenarionya. Instagram/@pemko.medan ©2020 Merdeka.com

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk terus mengupdate data kependudukan jelang Pemilu 2024 mendatang. Alasannya karena pada Pemilu 2019, masih banyak pemilih yang golongan putih (Golput) dikarenakan permasalahan administratif.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono mengatakan pada pemilu terakhir tercatat sebanyak 5 persen pemilih menjadi Golput. Hal tersebut lantaran adanya permasalahan administratif terlebih pada warga penghuni rumah susun sehingga enggan untuk datang ke TPU.

“Karena banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut Golput administratif," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1).

Selain dari permasalahan di warga penghuni rusun, dia turut menyoroti masih adanya warga dengan nomor kependudukan ganda. Terlebih warga dengan nomor kependudukan ganda itu, justru dapat lolos hingga ditetapkan menjadi daftar pemilihan tetap.

Dari kasus tersebut disinyalir lantaran adanya dokumen yang tidak terverifikasi sesuai dengan prosedur.

“Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah dicek di data base NIK nya itu dobel,” terang Mujiyono.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak KPUD. Dia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (Diklat) yang libatkan KPUD DKI Jakarta.

“KPU Provinsi dan kita sudah dialog bersama antara KPU dan Dinas Dukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu. Nah ini akan menjadi rutin nanti dengan KPUD dalam menjelang Pemilu ini,” tutupnya.

Rekomendasi