Permintaan Pindah Tempat Tinggal terhadap Keluarga Pelaku Buang Bayi Masih Dimediasi

Perbuatan MS tersebut terkuak. Beruntung, bayi yang sempat dibuang MS diselamatkan oleh orang tua MS. Konsekuensi lainnya muncul saat pengelola Rusun Jatinegara meminta keluarga MS pindah tinggal.

Yunita Amalia
Oleh Yunita Amalia - Reporter
Permintaan Pindah Tempat Tinggal terhadap Keluarga Pelaku Buang Bayi Masih Dimediasi
Wagub DKI Riza Patria. ©2022 Merdeka.com/Instagram Riza Patria

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan sedang ada upaya mediasi oleh pihak terkait, atas nasib keluarga MS. Keluarga MS diminta pindah oleh pengelola rumah susun Jatinegara, Jakarta Timur.

Kejadian ini merupakan buntut tindakan MS yang membuang bayinya hasil hubungan dari sang kekasih ND. Kamis (7/7), MS dan ND merupakan pasangan muda yang menikah di Mapolres Jakarta Timur. Hal ini disebabkan MS sedang menjalani masa tahanan karena berstatus tersangka. MS membuang bayinya ke Kali Ciliwung, Jakarta Timur. MS tak kuasa menanggung beban mengasuh bayi di luar pernikahan.

Perbuatan MS tersebut terkuak. Beruntung, bayi yang sempat dibuang MS diselamatkan oleh orang tua MS. Konsekuensi lainnya muncul saat pengelola Rusun Jatinegara meminta keluarga MS pindah tinggal.

Kondisi tersebut yang kemudian menjadi sorotan Riza. Menurutnya, tindakan apapun sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa, termasuk meminta sang keluarga MS untuk pindah dari tempat tinggal. Ia pun menyebutkan, saat ini sedang ada upaya mediasi terhadap berbagai pihak menyangkut nasib keluarga MS.

"Terkait usulan dari pengelola harus ada relokasi atau pemindahan ini sedang dilakukan mediasi bagaimana baiknya sedang kita evaluasi," kata Riza di Mapolres Jakarta Timur, Kamis (7/7).

"Kita harus bijaksana dan adil siapa yang bersalah siapa yang dihukum keluarga yang tidak bersalah, tentu juga tidak bijak kalau diikutsertakan untuk menerima sanksi," imbuhnya.

MS, saat ini dijerat dengan Pasal 306 dan atau 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 UU Perlindungan Anak.

Rekomendasi