Kadis Sumber Daya Air: Cipinang banjir karena tanggul Bekasi jebol

Kadis Sumber Daya Air sebut banjir Cipinang karena tanggul di Bekasi jebol. Masalah lainnya, normalisasi berjalan lambat, karena berdirinya hunian ilegal di bantara, kemudian pembebasan lahan terkendala serta ketersediaan rusun belum memadai. Tentunya, faktor kebersihan kali dari sampah menjadi salah satu penyebabnya.

Yayu Agustini Rahayu
Oleh Yayu Agustini Rahayu - Reporter
Kadis Sumber Daya Air: Cipinang banjir karena tanggul Bekasi jebol
banjir cipinang melayu. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Hujan kembali mengguyur Jakarta sejak Minggu dini hari. Sejumlah daerah di Jakarta kembali banjir, salah satunya kawasan Cipinang, Kampung Melayu, Jakarta Timur.Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendrawan, berdalih, Cipinang kembali banjir karena normalisasi yang belum selesai. Teguh membeberkan beberapa alasan lambatnya normalisasi salah satunya karena berbagai kendala dalam pembebasan lahan."Cipinang Melayu kan Kali Sunter ya. Jadi kita dapat informasi bahwa ada tanggul di Bekasi yang jebol di perumahan Vila Nusa Indah itu, jadi sekarang kayak laporan tadi setengah jam yang lalu memang di Cipinang Melayu masih ada ketinggian kurang lebih sekitar 1,2 meter-an," kata Teguh, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/2).Teguh menilai, hunian di bantara juga menjadi penyebab lainnya kawasan itu kebanjiran. Itu sebabnya, lanjut Teguh, pihaknya akan terus melakukan normalisasi."Memang ini program normalisasi Kali Sunter yang memang belum rampung sama seperti Kali Ciliwung, tapi kita udah berkoordinasi supaya kita segera lakukan percepatan untuk pembangunan sheetpile-nya," ujar Teguh."Makanya saya bilang pencapaian di tahun keempat ini ya kurang lebih sekitar 40 persen lah. Masing-masing seperti data di Bukit Duri kemarin itu masih ada kurang lebih 4 RT di RW 12 yang memang kita belum bisa relokasi," jelasnya.Selain itu, lanjut Teguh, alasan lain pihaknya belum bisa melakukan relokasi karena ketersediaan rumah susun (rusun) yang terbatas."Pak Gubernur sudah jelas-jelas mengeluarkan statement tanpa rumah susun tidak boleh direlokasi. Ya kan? Terus kemudian menyangkut masalah (hak kepemilikan), kan namanya program normalisasi seperti Bidara Cina kan ada warga yang menolak untuk dibebaskan. Ya ini masih juga berproses di PTUN," papar teguh.Dipastikannya, lambatnya perjalanan proyek normalisasi bukan karena dana namun sejumlah kondisi yang di lapangan belum sepenuhnya sesuai rencana."Setiap tahun bahkan tahun ini aja kita di Dinas Sumber Daya Air mengalokasikan untuk normalisasi kali itu Rp 200 miliar lebih dan kita gelondongkan. Pengertian gelondongan itu tidak spesifikasi untuk satu lokasi, karena mana yang administrasinya lengkap ataupun berkasnya lengkap, kita bayar," tandas Teguh.

Rekomendasi