Spanyol Tegas Tolak Ikut Perang AS-Israel Lawan Iran, Trauma Peristiwa Afganistan dan Irak?

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menekankan Spanyol tidak akan ikut dalam peperangan Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Hal itu ia tegaskan dalam pidatonya kepada rakyat Spanyol menanggapi situasi Timur Tengah yang memanas.

"Posisi pemerintah Spanyol dapat dirangkum dalam empat kata. No to the war (Tidak untuk perang)," sebagaimana dikutip dari Middle East Eye.

Bukan sembarang, sikap Sanchez tersebut belajar dari pengalaman masa lalu. "Dunia, Eropa, dan Spanyol pernah berada di posisi ini sebelumnya. Dua puluh tiga tahun lalu, pemerintahan AS menyeret kita ke dalam perang di Timur Tengah."

Selanjutnya, pada pekan berikutnya ia kembali mengungkapkan rasa khawatirnya. "Kekacauan di Iran ini mungkin akan segera berakhir atau mungkin mimpi buruk Irak akan terulang, tetapi kali ini dalam skala yang jauh lebih besar."

Invasi Irak pada tahun 2003 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah modern Spanyol. Ketika itu, pemerintahan konservatif yang dipimpin oleh Jose Maria Aznar memutuskan untuk bergabung dengan koalisi yang mendukung AS.

Menurut Pablo Simon, seorang ilmuwan politik dari Universitas Carlos III Madrid, dukungan tersebut didasarkan pada pembenaran klaim mengenai keberadaan senjata pemusnah massal di Irak. Keputusan ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran, salah satunya di Madrid yang dihadiri oleh sedikitnya 660.000 orang, dan dianggap sebagai salah satu aksi terbesar setelah wafatnya Francisco Franco pada tahun 1975.

Simon mencatat bahwa sekitar 90 persen masyarakat Spanyol pada saat itu menolak intervensi militer. Pada tahun 2004, terjadi serangan bom kereta di Madrid yang menewaskan 191 orang dan melukai sekitar 1.800 lainnya.

Serangan tersebut dilakukan oleh kelompok ekstremis sebagai reaksi terhadap keterlibatan Spanyol dalam perang di Afghanistan dan Irak. Peristiwa tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum, dan pemerintah saat itu sempat disorot karena menyalahkan kelompok separatis Basque, ETA.

Sikap pemerintah yang dianggap tidak jujur dan manipulatif demi kepentingan politik memicu kemarahan publik, yang berujung pada kekalahan mengejutkan Partai Rakyat (PP) dan membawa Jose Luis Rodriguez Zapatero dari partai sosialis (PSOE) menjadi pemenang.

Kini, dampak politik dalam negeri Spanyol kembali terpicu oleh perang Iran. Konflik ini bahkan berpotensi memengaruhi hasil pemilu yang akan datang. Pemerintah Sanchez tidak hanya menolak secara retoris, tetapi juga mengambil langkah nyata. Spanyol menutup wilayah udaranya untuk pesawat AS yang terlibat dalam serangan ke Iran, serta melarang penggunaan pangkalan militer di wilayahnya.

Langkah ini menimbulkan kemarahan Presiden AS Donald Trump, yang mengancam akan menghentikan seluruh perdagangan dengan Spanyol dan mengkritik kepemimpinan negara tersebut. Namun, pendekatan yang diambil oleh Spanyol mulai mendapatkan dukungan di Eropa. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menyatakan negaranya tidak mendukung perang tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan Inggris tidak ingin "terseret" ke dalam konflik Timur Tengah.

Perdebatan Politik di Dalam Negeri

Di dalam negeri Spanyol, slogan "No a la guerra" atau "Tidak untuk perang" memiliki makna yang lebih dalam. Menurut Simon, slogan ini tidak hanya mencerminkan sikap damai, tetapi juga penolakan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan mayoritas rakyat dan melanggar hukum internasional.

Berdasarkan survei terbaru, lebih dari dua pertiga warga Spanyol menolak intervensi militer AS dan Israel di Iran. Penolakan ini lebih kuat di kalangan pemilih kiri, sementara di kubu kanan terjadi perpecahan. Pemimpin oposisi dari PP, Alberto Nunez Feijoo, awalnya mendukung serangan tersebut, namun kemudian melunak dan menyerukan penahanan diri serta kembali ke jalur diplomasi. Sanchez memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya secara politik.

Dalam pidatonya di parlemen, ia menuduh oposisi ikut bertanggung jawab atas konflik. "PP dan Vox telah berkontribusi melalui dukungan dan diamnya mereka terhadap bencana perang Iran ini," bebernya. "Diam terhadap perang ilegal bukanlah sikap bijak, melainkan tindakan pengecut." Feijoo membalas dengan menuduh Sanchez menggunakan isu perang untuk menutupi kegagalan pemerintahannya.

Pemerintahan Sanchez saat ini merupakan koalisi minoritas yang menghadapi berbagai tantangan domestik, termasuk kebuntuan di parlemen dan penyelidikan terkait korupsi. Sebelum terjadinya perang di Iran, partai yang dipimpinnya juga mengalami penurunan suara dalam pemilihan regional di Aragon. Namun, kebijakan luar negeri yang diambil, terutama yang berkaitan dengan konflik Iran, memberikan sedikit ruang bagi pemerintah untuk bernapas. Meskipun demikian, dampak ekonomi dari perang dapat menjadi faktor penentu bagi kelangsungan pemerintahan ini.

Spanyol masih sangat bergantung pada impor energi, dengan angka mencapai sekitar 70 persen, sementara sektor pariwisata menyumbang sekitar 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Harga bahan bakar telah meningkat sekitar 10 persen, dan industri pariwisata mulai merasakan dampak negatif dari situasi ini.

Agen perjalanan di Almeria melaporkan adanya pembatalan perjalanan serta penurunan minat dari wisatawan. Di sisi lain, beberapa analis berpendapat bahwa Spanyol mungkin justru diuntungkan karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan destinasi lain seperti Dubai, Mesir, atau Turki.

Spanyol dijadwalkan untuk menggelar pemilu pada tahun depan. Meskipun sikap Sanchez terhadap Iran mendapatkan dukungan dari sebagian pemilih, belum ada kepastian apakah hal ini akan berpengaruh signifikan pada hasil pemilu mendatang. Sebelumnya, pengakuan Spanyol terhadap Negara Palestina pada tahun 2024 hanya berhasil meningkatkan dukungan elektoral secara terbatas. Namun, jika kondisi ekonomi memburuk akibat perang, hal tersebut berpotensi merugikan pemerintah yang sedang berkuasa.

Terlepas dari hasil politik yang akan datang, sikap Sanchez terhadap konflik Iran dinilai akan dikenang sebagai langkah yang mengikuti opini publik serta prinsip hukum internasional, bukan sebagai tekanan dari sekutu global. Dengan situasi yang terus berkembang, penting bagi pemerintah untuk tetap responsif terhadap dinamika yang terjadi di dalam negeri dan di arena internasional.