Kemlu Verifikasi Dugaan WNI Ikut Militer Rusia, Identitas hingga Rekrutmen Dicek

Pemerintah Indonesia tengah memverifikasi informasi dari otoritas Ukraina terkait dugaan keterlibatan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut pengecekan dilakukan melalui Perwakilan RI dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyampaikan proses verifikasi masih berjalan, termasuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut.

“Pemerintah Indonesia mencermati informasi yang disampaikan otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia,” ujar Yvonne, Jumat (4/9/2026).

“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” katanya.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk potensi konsekuensi terhadap status kewarganegaraan. Penerapan ketentuan tersebut, menurutnya, harus didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi dan dilakukan sesuai prosedur hukum.

Selain itu, pemerintah juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan atau eksploitasi dalam pola perekrutan, termasuk tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

“Pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya,” ujar Yvonne.

Apabila ditemukan WNI yang menjadi korban dalam proses tersebut, pemerintah memastikan akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Imbauan Kewaspadaan di Tengah Konflik Rusia-Ukraina

Kemlu RI mengimbau WNI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik. Penawaran yang berpotensi melibatkan seseorang dalam kegiatan militer negara asing juga diminta untuk diwaspadai.

Yvonne menegaskan bahwa bila dugaan keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing nantinya terverifikasi, tindakan tersebut merupakan keputusan individu dan tidak mewakili sikap Pemerintah Indonesia.

“Apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing dimaksud terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Indonesia tetap konsisten mendorong penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.