Israel Siapkan Rencana Pemindahan Paksa 1,86 Juta Warga Gaza

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, dijadwalkan untuk mengumumkan rencana yang mendorong emigrasi sukarela dari Gaza pada Kamis. Rencana ini akan menjadi salah satu agenda utama dalam kampanye pemilihannya serta tuntutan penting untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel di masa depan.

Dikutip dari Middle East Eye, Jumat (4/9/2026), Ben Gvir yang memimpin partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit (Jewish Power), menyebut rencana tersebut dengan nama Disengagement 710.

Menurut laporan media Israel, menteri sayap kanan ini telah mengembangkan proposal tersebut selama berbulan-bulan. Rencana ini menargetkan pemindahan 250.000 warga Palestina dari Gaza pada tahun pertama.

Dalam tiga tahun ke depan, jumlah warga Palestina yang akan dipindahkan secara paksa dari tanah mereka diperkirakan mencapai 1,11 juta orang. Sementara pada akhir program yang berlangsung selama tujuh tahun, jumlah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,86 juta orang.

Rencana ini muncul setelah Israel menghancurkan atau merusak lebih dari 80 persen rumah, tempat usaha, sekolah, universitas, dan rumah sakit di Gaza, serta menahan pasokan makanan dan air.

Israel juga dilaporkan masih terus menewaskan warga Palestina di Gaza setiap hari, meskipun gencatan senjata telah ditandatangani pada bulan Oktober.

Dalam kondisi tersebut, Israel berupaya menggambarkan kepergian warga Palestina dari Gaza sebagai tindakan "sukarela".

Berdasarkan rencana Ben Gvir, Israel akan berupaya memindahkan warga Palestina ke sejumlah negara, termasuk Turki, Ethiopia, dan Kongo, serta beberapa negara Arab.

Proposal ini membutuhkan kemitraan internasional, dengan negara-negara yang terlibat diharapkan menerima warga Palestina yang dipindahkan berdasarkan rencana tersebut.

Ben Gvir juga akan memaparkan perkiraan biaya program yang diperkirakan akan memicu kecaman internasional. Program ini diperkirakan membutuhkan biaya lebih dari US$ 3 miliar pada tahun pertama dan sekitar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 352 triliun (kurs 17.623 per US$) secara keseluruhan selama tujuh tahun.

Ben Gvir diperkirakan akan menjadikan rencana ini sebagai syarat untuk bergabung dengan pemerintahan Israel berikutnya. Saat ini, dia merupakan bagian dari koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Selain itu, Ben Gvir akan menuntut pembentukan posisi menteri khusus yang bertugas mengawasi pemindahan paksa warga Palestina. Posisi tersebut akan didukung oleh seorang direktur jenderal, anggaran khusus, kewenangan luas, serta tim negosiasi internasional.

Hambatan Rencana Israel

Pengumuman Ben Gvir muncul sehari setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyampaikan pernyataan serupa.

"Tidak ada solusi nyata untuk Gaza pada akhirnya tanpa migrasi," kata Katz dalam sebuah konferensi yang digelar media Israel Ynet bekerja sama dengan Israel Democracy Institute.

Katz menyatakan bahwa hal yang menghambat rencana tersebut adalah negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina menginginkan dukungan dari Amerika Serikat.

"Setiap negara yang bersedia menginginkan dukungan Amerika. Saat ini, Presiden Trump tidak membatalkannya; dia membekukannya. Semua negara Arab datang kepadanya karena tekanan mereka mengenai masalah ini," ujar Katz.

Pada akhir Juni, Israel mengganti nama rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Istilah "migrasi sukarela" ditinggalkan dan diganti menjadi "Freedom of Movement Plan".

Kerangka rencana tersebut tidak memuat ketentuan maupun jaminan mengenai hak warga Palestina untuk kembali ke Gaza.