Dukungan Wajib Militer Perempuan di Korsel Naik, Ini Data Survei

Dukungan publik terhadap opsi wajib militer perempuan di Korea Selatan meningkat. Hampir 60 persen warga kini setuju perempuan ikut wajib militer bersama laki-laki, seiring kekhawatiran atas angka kelahiran yang menurun dan menyusutnya calon prajurit. Perdebatan menghangat jelang reformasi pertahanan nasional yang dijadwalkan dirilis pada musim gugur ini.

Meski ribuan perempuan sudah bertugas secara sukarela, topik wajib militer perempuan tetap sensitif. Sebagian kalangan menilai perempuan sebaiknya tidak ditempatkan di garis depan dan mendorong agar negara lebih banyak berinvestasi pada drone serta teknologi canggih lainnya. Di tengah perdebatan itu, pandangan akademisi turut mengemuka.

Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul, menyebut bahwa struktur dinas yang selama ini berpusat pada laki-laki erat kaitannya dengan norma tradisional. “Wajib militer yang berpusat pada laki-laki di Korea Selatan sejak lama berkaitan erat dengan peran gender tradisional,” kata Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul.

Ia menambahkan ekspektasi sosial juga berbeda pada kedua gender. “Laki-laki pada umumnya diharapkan melindungi negara dan keluarga serta bertempur pada masa perang, sedangkan perempuan diharapkan memikul tanggung jawab utama atas kehamilan, pengasuhan anak, dan rumah tangga,” ujarnya kepada DW.

Lee menyoroti dampak wajib militer pada awal usia produktif. “Laki-laki Korea Selatan umumnya menjalani wajib militer pada awal usia 20-an. Hal itu mengganggu pendidikan, pekerjaan, atau perkembangan karier mereka pada tahap awal,” kata Lee.

Ia melihat nilai kesetaraan makin menguat. “Pada saat yang sama, kesetaraan gender menjadi nilai sosial yang semakin penting, sementara kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan semakin luas.”

Menurutnya, muncul pertanyaan di kalangan muda mengenai keadilan beban kewargaan. “Akibatnya, sebagian laki-laki muda mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana: jika masyarakat menghendaki kesetaraan dalam hak dan kesempatan, mengapa salah satu kewajiban kewargaan paling penting di negara ini—wajib militer—masih hanya dibebankan kepada laki-laki?”

Di sisi lain, hakikat tugas militer juga berubah. Peran tempur yang mengandalkan kekuatan fisik kian berkurang, sementara pertahanan bergeser ke teknologi: sistem nirawak, kemampuan siber, teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai platform yang tidak menuntut kekuatan fisik.

Survei Dukungan Wajib Militer Perempuan

Survei Reform Institute—sayap riset Partai Reformasi berhaluan konservatif—yang dipublikasikan pada 20 Agustus menunjukkan hampir 60 persen responden mendukung perubahan undang-undang agar perempuan juga menjalani wajib militer. Hanya 34 persen yang menolak gagasan tersebut.

Dari sisi gender dan usia, hampir 65 persen laki-laki setuju, dengan dukungan meningkat menjadi 71,7 persen pada kelompok usia 20–30-an. Sementara itu, 54,5 persen perempuan dari seluruh kelompok usia juga menyatakan dukungan.

Saat ini, seluruh laki-laki yang sehat secara fisik diwajibkan menjalani dinas militer sekurang-kurangnya 18 bulan dan hingga 21 bulan. Mereka juga dapat dipanggil kembali jika terjadi keadaan darurat nasional, seperti pecahnya perang di Semenanjung Korea.

Namun, tren demografis menekan ketersediaan personel. Menurut Kementerian Pertahanan, sekitar 332.000 laki-laki memenuhi syarat menjalani wajib militer pada 2019. Jumlah itu turun menjadi 257.000 pada 2022 dan diperkirakan menyusut menjadi hanya 120.000 pada 2043.

Lee menyebut dukungannya pada kesetaraan di seluruh sektor, tetapi mengingatkan potensi dampak jika masa dinas disamakan tanpa perubahan sosial lain yang lebih luas. “Perempuan di Korea Selatan masih memikul bagian yang jauh lebih besar dari tanggung jawab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak,” tegasnya.

Ia menilai beban itu belum terdistribusi setara. “Memiliki anak masih dapat menyebabkan terhentinya karier atau keluarnya seseorang dari pasar kerja. Tanggung jawab perempuan dalam hal pengasuhan juga belum berkurang sebanding dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan,” kata Lee.

Lee memperingatkan efek akumulatif jika perempuan juga diwajibkan dinas. “Jika perempuan juga diwajibkan menjalani dinas militer, akumulasi beban sepanjang kehidupan mereka bisa menjadi semakin berat,” ujarnya.

Pada konteks demografi, ia menambahkan kemungkinan dampak pada keputusan keluarga. “Di negara yang sudah menghadapi tingkat kelahiran yang sangat rendah, kewajiban tambahan ini juga mungkin semakin menunda atau membuat orang enggan menikah dan memiliki anak.”

Latar belakang Lee dekat dengan dunia militer—kakeknya laksamana angkatan laut, ayahnya juga bertugas di matra yang sama. Namun sikap pribadinya terhadap dinas wajib tetap kritis. “Jika seseorang memilih karier militer, itu sama sekali berbeda dari dinas wajib,” kata dia.

Ia menilai masa 18 bulan pada usia awal karier sangat menentukan. “Delapan belas bulan pada usia 20-an adalah periode yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Itu adalah masa ketika orang sedang menempuh pendidikan, memulai karier, dan membuat berbagai pilihan penting dalam kehidupan pribadi. Harus menghentikan semua itu karena negara mewajibkannya merupakan beban yang besar,” ujarnya.

Lee pun menyatakan pandangan personalnya. “Secara pribadi, saya akan merasa sangat sulit harus kehilangan 18 bulan masa muda dengan cara seperti itu.”

Dari sisi berbeda, akademisi dan aktivis hak asasi manusia berbasis Seoul, Song Young-Chae—yang pernah menjalani dua tahun dinas infanteri pada masa wajib militer yang lebih panjang—menolak opsi wajib militer bagi perempuan. “Pertahanan negara secara tradisional merupakan tanggung jawab laki-laki, dan saya tidak melihat adanya kebutuhan yang begitu mendesak untuk mewajibkan perempuan menjalani dinas di garis depan,” katanya kepada DW.

Modernisasi Teknologi dan Arah Reformasi

Song menuturkan pengalamannya ditempatkan di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) dengan Korea Utara. “Saya pernah bertugas di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) dengan Korea Utara, dan itu adalah penempatan yang berat,” ujarnya. “Saya percaya kita seharusnya jauh lebih banyak berinvestasi pada drone, robot, dan teknologi militer canggih lainnya untuk melindungi perbatasan.”

Pemerintah Korea Selatan membentuk satuan tugas pada 2025 untuk merevisi rencana dasar pertahanan nasional. Modernisasi pasukan dan perombakan sistem wajib militer—yang diperkenalkan pada 1950-an—masuk agenda utama.

Dalam wawancara dengan kantor berita Yonhap pada 9 Agustus, Komisaris Administrasi Tenaga Kerja Militer Hong So-young mengakui negaranya menghadapi “jurang demografis” dan reformasi mendesak diperlukan. Opsi yang dikaji antara lain mengurangi jumlah orang yang dibebaskan dari wajib militer serta mewajibkan warga kelahiran asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan untuk turut menjalani dinas.

Hong tidak berkomentar mengenai wajib militer bagi perempuan Korea. Namun, ia menegaskan sistem tersebut membutuhkan perombakan yang “mendasar”.