Thailand Perketat Aturan Senjata Buntut Penembakan di Sekolah

PM Anutin memerintahkan penghentian sementara izin senjata dan audit pedagang usai penembakan mematikan. Thailand juga menyiapkan revisi aturan.

Khairisa Ferida
Oleh Khairisa Ferida - Reporter
Thailand Perketat Aturan Senjata Buntut Penembakan di Sekolah
Warga berkumpul di luar sebuah sekolah setelah penembakan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka di Provinsi Nonthaburi, Thailand, Jumat (7/8/2026). (Dok. AP Photo/Sakchai Lalit)

Pemerintah Thailand menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk membeli senjata api dan memperketat pengawasannya, menyusul penembakan di sebuah sekolah yang menewaskan delapan orang oleh remaja 14 tahun yang kemudian bunuh diri.

Instruksi dikeluarkan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Selasa (11/8) agar pengendalian senjata api diperketat secara menyeluruh di seluruh lini. Menurut laporan CNN, salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara penerbitan izin pembelian senjata dan meninjau ulang permohonan yang masih menunggu persetujuan.

Peristiwa pekan lalu itu menjadi penembakan massal paling mematikan di Thailand sejak 2022.

Penggunaan Senjata Dihentikan Sementara

Pemerintah menangguhkan program yang memungkinkan pejabat tertentu—termasuk pegawai negeri dan politisi yang memenuhi syarat—membeli senjata dengan harga khusus.

Instansi terkait juga diperintahkan memeriksa pedagang senjata di seluruh negeri sekaligus memverifikasi catatan penjualan mereka. Pengawasan turut menyasar amunisi di lapangan tembak untuk memastikan pengelola mematuhi aturan yang berlaku.

Aparat diminta meningkatkan penindakan terhadap peredaran senjata ilegal serta memproses pelanggar secara tegas. Otoritas juga mendorong pengadilan agar menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelanggar.

Rencana Revisi Aturan

Selain langkah yang dapat segera diterapkan, pemerintah menyiapkan perubahan aturan yang membutuhkan proses legislasi.

Rencana itu mencakup hukuman yang lebih berat bagi pelanggar serta pengawasan amunisi yang lebih ketat di toko senjata dan lapangan tembak.

Pemerintah juga berencana mewajibkan pembaruan izin senjata dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Kronologi Penembakan dan Temuan Awal Polisi

Pada Jumat lalu, pelaku lebih dulu menembak mati kakek dan neneknya di rumah yang mereka tinggali bersama. Ia kemudian mendatangi sebuah sekolah menengah dan menembak mati enam orang sebelum bunuh diri.

Pemerintah Thailand menyetujui santunan awal sebesar 1 juta baht (sekitar US$ 30.166) bagi masing-masing keluarga dari setiap korban yang meninggal dunia.

Polisi pada Minggu menyebut pelaku sebelumnya pernah membawa senapan angin yang disita seorang guru pada tahun lalu. Remaja itu juga diketahui kerap menonton konten kekerasan di internet dan menggunakan media sosial untuk mempelajari cara menggunakan senjata api. Senjata yang dipakai dalam penembakan tersebut diduga milik kakeknya.

Kepemilikan Senjata di Thailand dan Respons Sektor Pendidikan

Thailand memiliki tingkat kepemilikan senjata api oleh warga sipil tertinggi di Asia Tenggara, sekitar 15 pucuk senjata untuk setiap 100 penduduk. Angka kematian akibat senjata api di negara itu berada di urutan kedua di kawasan setelah Filipina.

Berbagai penelitian menunjukkan negara dengan tingkat kepemilikan senjata yang tinggi cenderung memiliki angka kematian akibat senjata api yang tinggi pula. Akses yang mudah terhadap senjata dikaitkan dengan meningkatnya kematian akibat bunuh diri, pembunuhan, maupun kecelakaan.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Thailand menyiapkan aturan keselamatan baru dalam beberapa bulan mendatang, termasuk pemeriksaan kesehatan mental dan sistem rujukan bagi mereka yang dinilai berisiko agar mendapat penanganan dari tenaga ahli.

Langkah lainnya meliputi latihan menghadapi keadaan darurat, upaya mencegah perundungan, serta pemeriksaan yang lebih ketat untuk mencegah barang berbahaya masuk ke lingkungan sekolah.

Sejumlah negara memperketat aturan senjata setelah mengalami penembakan massal. Serbia dan Selandia Baru, yang memiliki tingkat kepemilikan senjata relatif tinggi, menggelar program penyerahan senjata secara sukarela dan memperketat regulasi dalam beberapa tahun terakhir.

Amerika Serikat menjadi pengecualian. Meski kekerasan bersenjata dan penembakan massal di negara itu termasuk yang tertinggi di dunia, upaya memperketat aturan senjata api hanya mengalami sedikit kemajuan karena kuatnya lobi kelompok pro-senjata dan perlindungan konstitusional terhadap hak memiliki senjata.

Rekomendasi