Trump Incar Hancurkan Pembangkit Listrik dan Jembatan, Presiden Iran: Mereka Akan Gagal

Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026. Target dari gempuran ini meliputi area strategis seperti Pulau Qeshm, Bandar Abbas, dan Chabahar.

Tindakan ini diambil setelah AS menerapkan kembali blokade laut yang ketat di pelabuhan-pelabuhan Iran. Serangan udara yang terbaru ini merupakan kelanjutan dari operasi militer besar-besaran yang berlangsung sepanjang hari Rabu, 15 Juli.

Dilansir dari Al Jazeera, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memastikan negaranya tidak akan mundur sedikit pun.

"Iran akan mempertahankan setiap inci wilayahnya. Segala upaya musuh untuk memecah belah negara ini dipastikan gagal," tegas Pezeshkian dalam pidato yang disampaikan secara nasional.

Fatemeh Mohajerani, juru bicara pemerintah Iran, mengungkapkan serangan udara AS di sepanjang pantai selatan telah mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan sipil. Akibat dari eskalasi militer dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 30 warga sipil kehilangan nyawa dan lebih dari 260 orang mengalami luka-luka di Iran.

Penghancuran Pangkalan Rudal di Greater Tunb

Pada Rabu, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Pulau Greater Tunb selama 90 menit dengan menggunakan amunisi berpanduan presisi. Operasi yang dilakukan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) ini ditujukan untuk menghancurkan sistem pertahanan pesisir serta infrastruktur penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah milik Iran.

Dalam rilis resmi, CENTCOM menegaskan bahwa tujuan dari operasi ini adalah untuk melumpuhkan kemampuan militer Iran yang berpotensi mengancam kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan komitmen AS untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional yang sangat penting tersebut.

Menanggapi serangan tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup sepenuhnya bagi semua aktivitas pelayaran internasional. IRGC juga menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan ekspor minyak dari kawasan Teluk dilanjutkan selama agresi militer AS masih berlangsung.

Aksi agresif yang dilakukan oleh AS pada Rabu tersebut memicu reaksi dari divisi angkatan dirgantara IRGC, yang meluncurkan serangan balasan berupa hujan rudal balistik dan drone ke beberapa pangkalan militer AS di tiga negara. Target dari serangan ini meliputi markas besar Armada Kelima AS yang berada di Bahrain, pusat logistik militer AS di Mina Abdullah (Kuwait), serta Pangkalan Udara Al-Azraq di Yordania.

Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Baqer Qalibaf, menyampaikan melalui saluran Telegram resminya bahwa tindakan AS yang melanggar blokade telah secara otomatis membatalkan MoU Islamabad, yang merupakan perjanjian gencatan senjata sementara yang ditandatangani kedua negara pada 17 Juni lalu. Qalibaf menekankan bahwa era perjanjian sepihak yang hanya merugikan Iran telah berakhir.

"Kami tengah menghadapi perang yang mendasar dan eksistensial dengan AS," tegas Qalibaf.

Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menambahkan bahwa saat ini Teheran tidak memiliki rencana untuk kembali ke meja perundingan.

"Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk berunding dan tengah berfokus pada pertahanan," kata Baghaei, seperti dikutip dari kantor berita Tasnim.

Tuntutan dari Trump

Pada hari Selasa (14/7), Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang mengandung ancaman dalam wawancara dengan Fox News. Dalam kesempatan tersebut, Trump menyatakan akan menghancurkan infrastruktur publik di pedalaman Iran jika pemerintah Teheran menolak untuk melakukan negosiasi.

Trump memberikan ultimatum dengan batas waktu hingga pekan depan sebelum militer Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap infrastruktur sipil Iran.

"Pekan depan kami akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan mereka, kecuali jika mereka kembali ke meja perundingan."

Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa ia telah menjadikan fasilitas energi Iran sebagai target terakhir dalam strategi tekanan militer yang diterapkannya.