Guru Besar UI Nilai Indonesia Gabung Dewan Perdamaian karena Terkait Ancaman Tarif Impor Trump

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memberikan analisis mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Organisasi ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dia menilai bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP berkaitan erat dengan isu tarif impor yang hingga kini belum mencapai kesepakatan antara kedua pemimpin negara. Menurutnya, Trump dapat meningkatkan tarif impor untuk produk Indonesia jika Prabowo tidak menandatangani piagam BoP.

"Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung, karena bila tidak Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya. Ini karena ada preseden di mana Presiden Prancis nyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen," jelas Hikmahanto kepada wartawan pada Selasa (27/1/2026).

Selain itu, negara-negara yang ingin menjadi anggota BoP diwajibkan membayar sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun untuk status keanggotaan permanen. Dengan jumlah iuran yang sangat besar tersebut, Indonesia perlu memiliki pengaruh yang signifikan untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. "Jumlah ini sangat besar. Terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel dan untuk kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Approval Rating Prabowo

Hikmahanto juga menekankan bahwa pengurus harian BoP yang telah diumumkan merupakan hasil penunjukan Trump, termasuk pengurus untuk Gaza, yang sebagian besar sangat mendukung Israel.

"Kalau Indonesia harus membayar mahal dan Indonesia tidak bisa menempatkan orangnya, sungguh sangat disayangkan," sambungnya.Lebih jauh, Hikmahanto mengingatkan Prabowo bahwa keputusan untuk bergabung dengan BoP dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden.

Hal ini terutama berlaku jika Dewan Perdamaian Dunia lebih condong kepada Israel.

"Kalau ternyata Dewan ini malah condong ke Israel dalam pembuatan kebijakan, maka Presiden akan punya masalah dengan rakyatnya sendiri. Dan ini akan berakibat tidak baik untuk approval rating Presiden Prabowo," tuturnya.