Kampus-Kampus di Seluruh Dunia Mulai Boikot Israel karena Genosida di Gaza

Gelombang pemutusan hubungan dengan akademisi dari Israel semakin meluas. Dari kampus hingga lembaga penelitian, suara serupa terdengar: menolak keterlibatan dunia akademik Israel dalam kebijakan pemerintahnya yang menindas warga Palestina.

Di Gaza, keadaan semakin memburuk. Otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 63.000 orang tewas, dengan mayoritas merupakan warga sipil, dan jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi. Para ahli yang bekerja di bawah mandat PBB juga mengonfirmasi bahwa Gaza, yang kini hanya tersisa puing-puing, sedang menghadapi kelaparan yang disebabkan oleh manusia.

Respons dari kalangan akademik mulai terlihat di berbagai belahan dunia, mulai dari Brasil hingga Eropa. Universitas Federal Ceara di Brasil, misalnya, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian, membatalkan sebuah forum inovasi yang seharusnya melibatkan universitas dari Israel. Langkah serupa juga diambil oleh sejumlah universitas di Norwegia, Belgia, dan Spanyol. Trinity College Dublin mengikuti jejak ini pada musim panas lalu, menandakan semakin meluasnya penolakan di benua Eropa. Di Belanda, Universitas Amsterdam mengakhiri program pertukaran mahasiswa dengan Universitas Ibrani Yerusalem.

Di sisi lain, Asosiasi Antropolog Sosial Eropa secara tegas menyatakan tidak akan bekerja sama dengan institusi akademik Israel dan mendorong para anggotanya untuk mengambil sikap serupa.

Stephanie Adam dari Kampanye Palestina untuk Boikot Akademik dan Kultural terhadap Israel menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi di Israel terlibat dalam praktik-praktik seperti pendudukan militer, kolonialisme pemukim, apartheid, dan genosida yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menekankan bahwa terdapat tanggung jawab moral dan hukum bagi universitas-universitas untuk menghentikan kerjasama dengan institusi Israel yang terlibat dalam tindakan tersebut. Namun, sangat sedikit universitas di Inggris, Prancis, dan Jerman yang mengumumkan pemutusan hubungan dengan akademisi Israel. Universities UK (UUK) menegaskan bahwa mereka tidak mendukung boikot akademik.

"Sebagai badan perwakilan, UUK memiliki posisi publik yang telah lama dipegang, yakni berkomitmen pada pertukaran gagasan secara bebas, tanpa memandang kebangsaan atau lokasi. Oleh karena itu kami tidak mendukung boikot akademik menyeluruh karena hal itu akan menjadi bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademik," ujar juru bicara UUK.

Selain itu, Royal Society juga menegaskan penolakannya terhadap boikot akademik. Venki Ramakrishnan, peraih Nobel sekaligus mantan presiden Royal Society, mengungkapkan perasaan campur aduk terkait boikot ini.

"Di satu sisi, pendekatan pemerintah Israel terhadap Gaza sangatlah tidak proporsional, melukai warga sipil, termasuk anak-anak kecil, dalam jumlah ribuan," ungkapnya.

"Namun di sisi lain, sebagian besar akademisi Israel yang saya kenal, termasuk beberapa yang saya anggap teman, membenci Benjamin Netanyahu dan pemerintahnya. Boikot seperti ini akan menghukum mereka yang tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerintah Israel, bahkan justru bersimpati pada penderitaan warga Palestina," tambah Ramakrishnan.

Dengan demikian, terdapat dilema etis yang kompleks dalam keputusan untuk memboikot institusi akademik yang berhubungan dengan Israel, yang melibatkan pertimbangan tentang kebebasan akademik dan tanggung jawab moral terhadap keadilan sosial.

Bagi sejarawan dan ilmuwan politik Israel, Ilan Pappe, pernyataan bahwa banyak akademisi Israel memiliki empati terhadap nasib warga Palestina terdengar sangat tidak masuk akal.

"Apabila benar demikian, saya pasti akan melihat mereka bergabung dengan segelintir warga Israel yang berani berunjuk rasa menentang perang ini, yang dianggap sebagai genosida, bukan karena gagal membawa pulang para sandera—unjuk rasa yang bahkan dianggap ilegal di Israel," jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa mayoritas akademisi Israel tidak menolak ketika diminta untuk bertugas dalam militer negara tersebut. Menurut Pappe, dunia akademik Israel justru sangat terhubung dengan sistem penindasan yang ada. "Mereka memberikan pendidikan kepada badan intelijen, kepolisian, serta instansi pemerintah yang setiap harinya menindas warga Palestina," ungkap Pappe. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa boikot akademik adalah langkah yang pahit namun diperlukan.

"Ini adalah diskusi yang berat dan sulit, tetapi penting untuk dilakukan, dengan institusi akademik Israel—agar mereka menyadari tanggung jawab mereka sebagai bagian dari sistem penindasan. Kenyataan ini telah berlangsung selama 77 tahun, dan kini dunia akademik Israel diberitahu bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi akibat perilaku semacam itu," tuturnya.

Sikap serupa juga disampaikan oleh Ghassan Soleiman Abu-Sittah, seorang ahli bedah Inggris-Palestina yang saat ini menjabat sebagai rektor Universitas Glasgow. Dia menyatakan bahwa mahasiswa dan akademisi di Inggris telah mendorong untuk melakukan boikot akademik terhadap Israel, meskipun langkah tersebut sering kali ditolak oleh lembaga pengelola universitas. Akibatnya, menurut Abu-Sittah, muncul inisiatif yang tidak resmi.

"Kemarahan moral terhadap tindakan yang dilakukan Israel menyebabkan semakin banyak akademisi yang membuat keputusan pribadi untuk tidak melanjutkan proyek bersama dengan pihak Israel," tegas Abu-Sittah.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah pemutusan hubungan akademik benar-benar berdampak pada para peneliti di Israel atau pada pemerintahan Netanyahu? Beberapa akademisi Israel berpendapat bahwa hal itu hampir tidak berpengaruh pada penelitian maupun hubungan mereka dengan mitra lama. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa situasi bisa berbeda jika gerakan ini terus berkembang. Kolaborasi dengan universitas Ivy League di Amerika Serikat dan kampus-kampus besar di Eropa Barat dianggap sangat penting. Jika akses tersebut tertutup, dampaknya bisa jauh lebih signifikan.

Di Israel, sains dan teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ancaman terhadap pemblokiran dana riset internasional telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Jika pendanaan tersebut terhenti, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga oleh seluruh negara. Sejak tahun 2021, Israel berhasil mengumpulkan dana bersih hampir 876 juta euro dari Horizon Europe, yang merupakan program riset unggulan Uni Eropa. Namun, pada bulan Juli lalu, Komisi Eropa mengajukan usulan untuk menangguhkan sebagian partisipasi Israel dalam program tersebut.

"Usulan ini akan berdampak pada entitas Israel yang mengikuti EIC Accelerator, yang menyasar startup dan UKM dengan inovasi disruptif serta teknologi baru yang berpotensi memiliki kegunaan ganda, misalnya dalam bidang keamanan siber, drone, dan kecerdasan buatan," ungkap juru bicara Komisi Eropa, Thomas Regnier. Meskipun demikian, tampaknya langkah tersebut tidak akan segera dilaksanakan. Sebanyak sepuluh negara anggota lebih memilih untuk menjaga jalur dialog tetap terbuka dengan Israel. Namun, kekhawatiran akan adanya larangan yang lebih ketat masih menghantui, terutama menjelang program penerus Horizon Europe yang direncanakan dimulai pada tahun 2028.

Stephanie Adam mengamati tanda-tanda bahwa boikot akademik mulai memberikan dampak yang nyata. Dia mencatat keputusan pemerintah Israel pada Mei 2024 untuk mengalokasikan dana sebesar 22 juta euro guna melawan kampanye boikot, serta penurunan signifikan dalam porsi pendanaan riset Israel dari Uni Eropa. Tanda lainnya muncul pekan lalu, ketika hanya 10 dari 478 peneliti muda yang terpilih untuk menerima hibah awal tahun 2025 dari Dewan Riset Eropa berasal dari Israel, angka ini menurun drastis dibandingkan dengan 30 dari 494 penerima pada tahun sebelumnya.

Kekhawatiran pun mulai muncul: jika aliran dana terhenti dan kolaborasi bergengsi tidak dapat dilanjutkan, para peneliti mungkin akan memilih untuk meninggalkan Israel dan tidak kembali lagi. Ancaman brain drain ini bukanlah hal baru; dunia kedokteran di Israel telah lama mengkhawatirkan fenomena serupa. Di sisi lain, beberapa peneliti Israel berpendapat bahwa dunia akademik adalah sasaran yang tidak tepat untuk boikot. Beberapa pakar juga menilai bahwa langkah ini tidak akan efektif jika dilakukan secara terpisah. Namun, ada pula yang meyakini sebaliknya: ancaman boikot akademik justru dapat menjadi senjata yang sangat kuat.

"Ancaman boikot akademik cukup untuk mendorong pemerintah Israel mengakhiri genosida ini," tambah Abu-Sittah.