Empat Warga China Diduga Langgar Aturan Covid Diarak Keliling Jalan

China melarang mempermalukan tersangka pelaku kejahatan di depan umum pada 2010 setelah didorong selama bertahun-tahun oleh aktivis HAM. Namun praktik ini muncul kembali ketika pemerintah daerah berjuang menegakkan kebijakan nol Covid nasional.

Hari Ariyanti
Oleh Hari Ariyanti - Reporter
Empat Warga China Diduga Langgar Aturan Covid Diarak Keliling Jalan
China Lockdown Kota Karena Lonjakan Kasus Covid-19. ©STR/AFP

Polisi huru hara bersenjata di China selatan mengarak empat warga yang diduga melanggar aturan Covid-19 berkeliling jalan kota tersebut, seperti dilaporkan media pemerintah pada Rabu.

Aksi ini memicu kritik terhadap pendekatan penanganan Covid pemerintah.

China melarang mempermalukan tersangka pelaku kejahatan di depan umum pada 2010 setelah didorong selama bertahun-tahun oleh aktivis HAM. Namun praktik ini muncul kembali ketika pemerintah daerah berjuang menegakkan kebijakan nol Covid nasional.

Dikutip dari laman Al Arabiya, Kamis (30/12), empat warga bermasker dan memakai APD, membawa plakat yang mencantumkan nama dan foto mereka, diarak pada Selasa di depan keramaian di kota Jingxi, Guangxi.

Gambar-gambar dari kejadian tersebut menunjukkan setiap tersangka dipegang dua petugas polisi - memakai perisai wajah, masker, dan APD - dan dikelilingi sekelompok polisi dengan perlengkapan huru hara, dan beberapa memegang senjata.

Empat orang tersebut diduga mengangkut migran ilegal saat perbatasan China sebagian besar masih ditutup karena pandemi, menurut koran Guangxi News.

Jiangxi dekat dari perbatasan China dengan Vietnam.

Mempermalukan orang di depan publik menjadi bagian tindakan disiplin yang diumumkan pemerintah daerah pada Agustus lalu untuk menghukum mereka yang melanggar aturan kesehatan.

Guangxi News mengatakan, arak-arakan tersebut memberikan "peringatan nyata kepada masyarakat" dan "mencegah kejahatan berkaitan dengan perbatasan".

Tuai kecaman

Namun tindakan polisi itu menuai kecaman, di mana sejumlah media dan pengguna media sosial mengkritik pendekatan tersebut.

Beijing News yang berafiliasi dengan Partai Komunis China melaporkan pada Rabu, walaupun kota Jingxi berada di bawah tekanan besar untuk mencegah kasus virus corona impor, "tindakan tersebut benar-benar melanggar semangat supremasi hukum dan tidak bisa dibiarkan terjadi lagi".

Tersangka lainnya yang diduga melakukan penyelundupan dan perdagangan manusia juga diarak dalam beberapa bulan terakhir, menurut laporan di situs web pemerintah Jingxi.

Pada November, sebuah video menampilkan kerumunan orang menonton arak-arakan dua tahanan sementara pejabat lokal membacakan kejahatan yang mereka lakukan menggunakan mikrofon.

Rekomendasi