Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan. Permintaan maaf itu disampaikan setelah ucapannya soal situasi “normal” dalam penanganan karhutla menuai sorotan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (23/9/2026) dalam rapat terbatas. Saat itu, ia menyebut “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (25/9/2026).
“Saya memahami penggunaan kata 'normal' dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” kata Suharyanto.
Ia menjelaskan, kata “normal” yang dimaksud terbatas pada indikator aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan yang masih berjalan. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kondisi lingkungan telah pulih ataupun mengabaikan kesulitan warga terdampak.
“Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” katanya.
Advertisement
Dampak Kabut Asap di Kalteng dan Kalbar
BNPB menyadari masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar), masih menghadapi dampak serius kabut asap. Di beberapa lokasi, kualitas udara menurun, kesehatan masyarakat dan kegiatan pendidikan terdampak, serta penerbangan dan aktivitas lain ikut terganggu.
Dalam laporan yang sama, Suharyanto menyampaikan tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng dan Kalbar mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara yang dilakukan untuk penanganan karhutla.
Ia menegaskan keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat hanya menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Sementara itu, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan pemadaman pada sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya,” kata dia.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
Ia menambahkan, pihaknya terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
“Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami,” kata Suharyanto.