Pakistan Blokir Nomor Ponsel Warga & Hentikan Gaji PNS Jika Tolak Vaksinasi Covid-19

Lambannya dan rendahnya cakupan vaksinasi virus corona membuat otoritas di Pakistan mengambil langkah drastis, termasuk memblokir nomor ponsel warga di dua provinsi dan menunda gaji pegawai negeri yang belum divaksinasi.

Pihak berwenang mengatakan langkah ini diperlukan untuk mengatasi skeptisisme warga dengan vaksin Covid-19, dan untuk memperluas cakupan vaksinasi.

Pakistan sejak lama berjuang dengan disinformasi terkait vaksin yang telah terbukti aman dan efektif, khususnya vaksin polio. Para orang tua umumnya menolak imunisasi polio untuk anak-anaknya, dengan keliru meyakini vaksin bisa merugikan dan bagian dari rencana AS untuk mensterilisasi anak-anak.

Saat ini, teori konspirasi terkait efek samping vaksin menyebar luas di Pakistan.

“Saya telah mendengar orang-orang setelah disuntik vaksi virus corona, akan mati dalam dua tahun,” kata seorang sopir truk di Karachi, Ehsan Ahmed, dilansir The Straits Times, Rabu (16/6).

“Itulah alasan keluarga besar kami yang beranggotakan sedikitnya 25 orang, tidak ada satu pun yang mau divaksinasi,” lanjutnya.

Pemerintah telah menetapkan target memvaksinasi antara 45 juta dan 65 juta orang sampai akhir tahun ini, dan baru-baru ini mengumumkan rencana menggelontorkan anggaran USD 1,1 miliar untuk mengamankan dosis vaksin.

Sampai Selasa (15/6), Pakistan telah memvaksinasi penuh kurang lebih 3 juta orang atau kurang dari 2 persen dari populasinya, sejak vaksinasi dimulai pada 3 Februari, menurut data pemerintah.

Negara ini telah mencatat hampir 22.000 kematian karena Covid-19 dan hampir 1 juta orang dites negatif virus corona sejak awal pandemi.

Sebagai upaya agar warga mau divaksinasi, pemerintah daerah di Provinsi Punjab dan Provinsi Sindh, mengumumkan rencana memblokir nomor ponsel warga jika menolak disuntik vaksin.

“Pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk memfasilitasi warga dalam mendapatkan vaksin,” jelas Menteri Informasi di Sindh, Syed Nasir Hussain Shah.

Dia menyebut keputusan untuk tidak divaksinasi tidak dapat diterima.

Otoritas belum mengumumkan kapan perintah ini akan mulai berlaku dan bagaimana akan dilaksanakan.

Pada saat bersamaan, pemerintah di Sindh telah memerintahkan kementerian keuangannya untuk menghentikan gaji pegawai negeri yang tidak divaksinasi, mulai Juli.

Sejak tindakan ini diumumkan, laporan sertifikat vaksinasi palsu bermunculan.

Pekan ini, polisi di Karachi menangkap seseorang yang terlibat dalam penjualan sertifikasi vaksinasi palsu di pusat vaksinasi terbesar di kota itu. Sertifikat dihargai sekitar USD 12 atau sekitar Rp 171 ribu.