Hong Kong Siapkan UU untuk Hukum Warga yang Lakukan Kampanye Boikot Pemilu

Pada Selasa (13/4), pemerintah Hong Kong menyampaikan akan melarang penduduk mengajak orang lain memboikot atau mengosongkan surat suara dalam pemilu lokal terbatas, yang merupakan langkah China untuk memastikan hanya “para patriot” yang memerintah kota itu.

Beijing melakukan perubahan dalam sistem elektoral Hong Kong bulan lalu, langkah terbaru yang dilakukan China atas tindakan kerasnya dalam menghadapi gerakan pro demokrasi di kota itu setelah unjuk rasa massif dan kerap berujung ricuh yang berlangsung sejak 2019.

Perubahan terbaru ini memastikan mayoritas anggota parlemen akan dipilih oleh komite pro Beijing, dan setiap kandidat akan diperiksa loyalitas politiknya oleh pejabat keamanan nasional.

Perombakan radikal ini disahkan parlemen China tanpa satu suara yang tidak setuju.

Tetapi badan legislatif Hong Kong, yang baru-baru ini dihapus dari oposisi, sekarang harus mengeluarkan banyak undang-undang baru untuk memenuhi perintah Beijing.

Pada Selasa, pemerintah mengumumkan lebih dari 600 halaman undang-undang baru yang akan dibaca pertama kali pada Rabu dan kemudian melalui jalur cepat diajukan ke badan legislatif.

Di antara ketentuan baru tersebut adalah melarang orang mengajak orang lain menolak pemungutan suara.

“Kami akan mengatur tindakan untuk memanipulasi dan merusak pemilu dan melarang siapa pun secara terbuka menghasut orang lain untuk tidak memberikan suara atau memberikan suara kosong dan dibatalkan,” jelas kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam kepada wartawan, dilansir Channel News Asia, Kamis (15/4).

Undang-undang tidak akan menghentikan pemilih individu untuk memboikot pemilu atau membatalkan surat suara mereka. Tapi yang dilarang adalah berkampanye agar orang lain memboikot pemilu.

Di bawah undang-undang baru tersebut, badan legislatif akan ditambah dari 70 menjadi 90 kursi, tetapi hanya 20 di antaranya yang sekarang akan dipilih secara langsung, turun dari 35 kursi.

Sisanya akan dipilih oleh komite pro-Beijing. Komite ini juga akan memeriksa siapa pun yang mencalonkan diri untuk jabatan politik.

Kritikus mengatakan langkah itu akan menyingkirkan sisa-sisa terakhir oposisi politik Hong Kong.

China menggambarkan perubahan tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan "kualitas" sistem pemilihan Hong Kong dan menutup celah yang memungkinkan politisi "tidak patriotik" untuk terpilih.