Militer Myanmar Kembali Tangkap Sejumlah Pejabat Partai Aung San Suu Kyi

Salah satu ajudan terdekat pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi ditangkap semalam dalam sebuah gelombang baru penangkapan menyusul kudeta militer pekan lalu. Hal ini disampaikan salah satu pejabat dari partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Penangkapan ini dilakukan ketika Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi baru terhadap para jenderal yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

Kyaw Tint Swe adalah seorang menteri di bawah Kantor Penasihat Negara yang dipimpin
Aung San Suu Kyi, ditangkap pada subuh saat pelaksanaan kudeta dan belum terlihat sampai saat ini. Anggota komite informasi NLD, Dr Kyi Toe mengatakan Kyaw Tint Swe dan empat orang lainnya dibawa dari rumah mereka.

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang melakukan penelusuran penangkapan sejak kudeta, mengatakan Kyaw Tint Swe merupakan salah satu di antara empat pejabat senior yang ditangkap pada 10 Februari malam. Kepala menteri negara bagian Rakhine, Nyi Pu, juga ditangkap.

Dilansir Al Jazeera, Kamis (11/2), totalnya sebanyak 220 orang dari politikus NLD, guru, dan anggota masyarakat sipil telah ditangkap sejak kudeta dan 200 orang masih dalam tahanan.

Penangkapan ini menyusul lima hari unjuk rasa di seluruh negeri menentang kudeta yang terus berlanjut kendati diterapkan jam malam, larangan berkumpul lebih dari lima orang, dan penggunaan meriam air, gas air mata, dan peluru karet.

Pada Selasa, gadis19 tahun Mya Thwe Thwe Khiang ditembak di belakang kepala saat unjuk rasa di Naypyidaw. Dokter di rumah sakit tempat Mya mendapat perawatan intensif menduga gadis itu terkena peluru tajam.

Sanksi AS

PBB, AS, dan negara lainnya mendesak militer menahan diri dari tindakan kekerasan karena sanksi terhadap para pemimpin kudeta sedang dipertimbangkan.

Pada Rabu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan langkah pertama yang akan diambil AS.

"Pemerintah AS mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya ke USD 1 miliar dalam dana pemerintah Birma yang disimpan di Amerika Serikat," kata Biden.

Selain itu, Biden mengatakan akan ada sanksi baru terhadap "para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat" meskipun dia tidak merinci bagaimana pemberlakuan sanksi tersebut.

Para analis dan aktivis menyambut baik langkah tersebut.

"Pembekuan aset pemerintah Myanmar senilai USD 1 miliar - kemungkinan besar merupakan simpanan bank sentral dengan Federal Reserve - menandakan kudeta itu ilegal," jelas penasihat senior Myanmar untuk International Crisis Group, Richard Horsey.

Horsey memperingatkan, Tatmadaw, sebutan militer di Myanmar, harus siap menghadapi lebih banyak sanksi.

"Pembuat kebijakan harus menahan keinginan untuk memberlakukan tindakan yang lebih keras secara progresif tanpa analisis biaya-manfaat yang jelas," tulisnya di Twitter.

"Jangan menyakiti rakyat Myanmar karena dosa penguasa mereka!"

Presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris, Tun Khin, menyambut baik langkah tersebut dan menyebut langkah AS berisi dorongan agar negara lain mengikutinya.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan pejabat senior lainnya telah dikenakan sanksi akibat dari tindakan brutal mereka terhadap Rohingya pada 2017, di mana Myanmar sedang diselidiki untuk kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

Sanksi juga dijatuhkan pada rezim militer sebelumnya, tetapi dikritik karena efeknya yang merugikan warga sipil.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price menekankan tindakan kali ini akan ditujukan pada militer dan disusun untuk memastikan bantuan medis dan bantuan kemanusiaan dapat berlanjut.