Laporan LSM Belgia: Aparat Turki Culik dan Siksa Lawan Politik Pemerintah

Pihak berwenang Turki semakin gencar menculik para lawan pemerintah, di dalam maupun di luar negeri, dan kerap menyiksa mereka setelah memindahkan mereka ke lokasi tersembunyi, demikian diungkapkan laporan baru Turkey Tribunal, organisasi yang berbasis di Belgia.

Hak asasi manusia di Turki memburuk sejak upaya kudeta pada 2016 gagal melengserkan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dengan adanya penangkapan sewenang-wenang, pemecatan dari jabatan pemerintah maupun akademik, dan laporan kehilangan orang menjadi lebih lumrah.

Sementara itu Turki membantah keterlibatannya dalam penculikan domestik.

"Ada bukti objektif yang luas dan kesaksian-kesaksian yang memperkuat penculikan-penculikan ini kemudian penghilangan adalah terorganisir," kata laporan itu, dikutip dari Alarabiya, Selasa (22/9).

Sebagian berdasarkan laporan Ankara Bar Association, analisis fokus pada penculikan yang terjadi setelah upaya kudeta yang gagal melengserkan pemerintahan Erdogan pada 15 Juli 2016, karena "kecenderungan untuk menculik warga Turki meningkat secara dramatis" sejak saat itu.

Laporan baru yang diterbitkan bulan ini, mendata 25 kasus penculikan internal disertai bukti rekaman kamera, pernyataan saksi mata, investigasi NGO, dan sejumlah sumber terkait.

Semua yang diculik adalah oposisi pemerintah, yang diduga berkaitan dengan gerakan Fethullah Gulen atau Partai Buruh Kurdi (PKK), yang keduanya ditetapkan Ankara sebagai organisasi teroris.

Sementara PKK juga ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat (AS), pemimpin gerakan Gulen, Fethullah Gulen, mencari suaka di AS dan sekarang mengasingkan diri di Pennsylvania. Pejabat AS menolak permintaan Ankara untuk mengekstradisi Gulen.

Operasi Penculikan

Laporan mengungkapkan, mayoritas penculikan merupakan bagian operasi penculikan yang meluas dan kerap terjadi pada siang hari, di mana korban dipaksa masuk ke sebuah mobil van hitam di tempat ramai termasuk di depan mal.

Setelah diculik, oposisi itu "hilang dari radar, keberadaannya benar-benar tak diketahui keluarga mereka," sampai sebulan bahkan sampai dua tahun.

Ada juga yang muncul kembali, berada di penjara Turki.

Sebanyak 10 dari 25 orang yang diculik tak diketahui keberadaannya sejak mereka menghilang antara 2016 dan 2019, termasuk Fatih Kilic, seorang guru yang dicurigai terkait dengan Gulen yang diculik pada 14 Mei 2017, dan tak pernah muncul kembali.

Gulen adalah ulama Turki yang pernah berkoalisi dengan Erdogan. Erdogan menuding Gulen berada di balik upaya kudeta 2016.

Penculikan di Luar Negeri

Saat penculikan di dalam negeri meningkat, Turki juga disebut menculik lawan-lawan pemerintah di luar Turki.

Pemerintah Turki telah mengakui secara terbuka menculik lebih dari 100 orang di luar negeri, di mana PBB mengonfirmasi hal ini dalam sebuah surat pada Juli lalu.

Pada 2018, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan intelijen Turki memfasilitasi kembalinya lebih dari 100 orang terduga anggota gerakan Gulen dari 18 negara, menurut laporan HAM Turki Departemen Luar Negeri AS.

"Turki tak pernah membantah keterlibatannya" dalam penculikan internasional, menurut laporan tersebut, yang mengatakan penculikan biasanya terjadi di perbatasan asing ketika warga Turki mendapati paspor mereka dibatalkan pemerintah.

"Pembatalan paspor ini membuat pemerintah Turki dengan cepat mengidentifikasi di mana dan kapan lawan politik bepergian dan melancarkan operasi internasional," kata laporan tersebut.

Salah satu contoh yaitu bintang NBA dan pendukung Gulen, Enes Kanter, ditangkap di bandara Rumania pada 2017 setelah pihak berwenang mengatakan paspornya tidak berlaku.

Turki telah mencabut paspornya karena mengkritik Erdogan secara terbuka. Kanter lolos dari penculikan, tetapi menahan diri untuk tidak bepergian ke luar AS di mana dia tinggal saat ini, karena masalah keamanan.

Keterlibatan Negara

Kurangnya investigasi yang memadai atas laporan penculikan "mendukung keterlibatan kuat Negara Turki dengan kejahatan ini," kata laporan Turkey Tribunal

Turkey Tribunal yang didirikan awal tahun ini, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia melalui laporan khusus, kesaksian saksi, dan putusan hakim - setengah dari mereka sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Pada Juli, PBB mengungkapkan Turki menandatangani perjanjian rahasia dengan Azerbaijan, Albania, Kamboja, dan Gabon untuk melakukan penculikan ekstrateritorial terhadap para pembangkang.

Para korban penculikan "sering menjadi sasaran paksaan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan mereka tentang pemulangan sukarela dan untuk mendapatkan pengakuan yang akan menginformasikan penuntutan pidana setibanya di Turki," kata PBB dalam sebuah surat.

"Ada sifat sistematis penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap kurangnya aturan hukum Turki dan proses hukum menghalangi ekstradisi hukum, Ankara menggunakan penculikan sebagai pilihan terakhir," jelas Erdemir, yang sekarang menjadi Direktur Senior Program Turki di Yayasan Pertahanan Demokrasi.

Turki, yang membantah klaim PBB pada saat itu, belum menanggapi laporan terbaru Turkey Tribunal ini.