Parlemen Negara-Negara ASEAN Kembali Tak Sepakat Soal Rohingya

Merdeka.com - ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) kembali gagal meraih kata sepakat mengenai isu Rohingya. Hal ini terjadi untuk kesekian kalinya.

Gelaran AIPA General Assembly ke-41 berlangsung secara virtual karena protokol kesehatan. Delegasi DPR RI konsisten mengajak AIPA untuk satu suara menyikapi situasi Rohingya.

Dalam pertemuan di Komisi Politik, Ketua BKSAP, Fadli Zon, mengajukan dua paragraf terkait isu Rohingya. Paragraf tersebut merupakan adaptasi komitmen politik yang telah secara tertulis disepakati oleh para Pemimpin ASEAN.

"Kita perlu penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN. Paragraf itu terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine," jelas Fadli, Rabu (9/9).

Usulan tersebut mendapatkan dukungan termasuk masukan dari Thailand, Malaysia. Namun, Myanmar menolak tegas pembahasan Rohingya di AIPA.

"Semestinya AIPA bisa mendukung ASEAN dalam hal sikap atas Rohingya. Apalagi dengan situasi saat ini, ketika banyak dari mereka justru terdampar di negara anggota ASEAN lainnya," terangnya.

Isu Rohingya merupakan isu pelik di level AIPA sejak Indonesia pertama kali mengajukan usulan ini pada Sidang Umum AIPA ke-38 di Filipina, 2017. "Akibatnya sejak 2017, AIPA tidak menghasilkan resolusi politik apapun karena segala keputusan berbasis konsensus," tandas politisi Gerindra itu.

Dalam sidang tersebut Fadli Zon didampingi Putu Supadma Rudana yang merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Didi Irawady Samsudin dari Fraksi Demokrat sebagai anggota delegasi.

Selain isu Rohingya, fokus lain terkait stabilitas kawasan di masa pandemi ini yang juga menjadi perhatian Delegasi Indonesia adalah isu Laut Tiongkok Selatan.

Tahun 2019 lalu, pembahasan soal Rohingya tersebut mengundang perdebatan panjang dalam sidang Komite Eksekutif AIPA di Bangkok. Myanmar juga menolak dengan tegas isu krisis Rohingya masuk ke dalam pembahasan Sidang AIPA. Sementara sejumlah negara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Singapura, lebih bersikap diam dan menyerahkan kepada mekanisme konsensus. (mdk/ian)